Bayar Pajak Motor Kok Ada Opsen 66%? Jangan Panik, Ini Penjelasan Lengkapnya

_foto ilustrasi_
nataragung.id - Lampung Selatan - Belakangan ini banyak pemilik kendaraan bermotor mengeluhkan adanya pungutan baru bernama Opsen PKB sebesar 66% dalam tagihan pajak kendaraan mereka. Sebagian warga mengira pajak kendaraan naik 66% dan menjadi beban baru.

Padahal, Opsen PKB bukan pajak baru yang berdiri sendiri. Opsen PKB adalah pungutan tambahan untuk kabupaten/kota atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayarkan warga setiap tahun.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mulai berlaku efektif pada 5 Januari 2025.

_Apa Itu Opsen PKB?_

Penjelasan singkatnya begini: PKB adalah pajak milik Provinsi. Sedangkan opsen PKB  yang  66% dari PKB, jatahnya untuk Kabupaten/Kota tempat kendaraan terdaftar

Keduanya dibayar dalam satu tagihan di Samsat. Bedanya, dana Opsen langsung masuk ke kas daerah kabupaten/kota, tanpa harus menunggu bagi hasil dari provinsi lagi.

Artinya, semisal untuk Lampung Selatan, dana opsen PKB adalah bagian dari pajak kendaraan warga Lampung Selatan yang langsung kembali ke Pemkab Lampung Selatan untuk pembangunan daerah.

_Aturan Lama vs Aturan Baru_

Agar warga faham, ini perbedaannya, aturan lama (Sebelum 5 Januari 2025) adalah:
- Tarif PKB maksimal 2% untuk kepemilikan pertama
- Jatah Kabupaten/Kota lewat Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi, harus menunggu transfer
- Di notice pajak hanya tertulis PKB
- Total beban maksimal 2%

Sedangkan dalam  aturan baru (sejak 5 Januari 2025) yaitu:
- Tarif PKB maksimal 1,2% untuk kepemilikan pertama
- Jatah Kabupaten/Kota lewat opsen PKB, langsung masuk kas Kabupaten/Kota
- Di notice pajak tertulis 2 baris PKB plus Opsen PKB
- Total beban maksimal 1,2% plus opsen 66% = sekitar 1,99%

Dari perbandingan di atas terlihat, tarif pokok PKB sengaja diturunkan dulu sebelum Opsen diterapkan. Tujuannya agar total yang dibayar warga tidak melonjak.

_Contoh Hitung-Hitungan Biar Warga Faham_

Contoh 1: Mobil dengan nilai jual Rp 300.000.000 dan tarif PKB 1%

- PKB: 1% x Rp 300.000.000 = Rp 3.000.000
- Opsen PKB: 66% x Rp 3.000.000 = Rp 1.980.000
- Total PKB plus opsen: Rp 4.980.000
- Belum termasuk SWDKLLJ Jasa Raharja

_Contoh 2: Perbandingan Aturan Lama dan Baru dengan tarif maksimal_

Aturan Lama:
2% x Rp 300.000.000 = Rp 6.000.000

Aturan Baru:
PKB: 1,2% x Rp 300.000.000 = Rp 3.600.000
Opsen: 66% x Rp 3.600.000 = Rp 2.376.000
Total: Rp 5.976.000

Hasilnya justru sedikit lebih kecil dari aturan lama.

_Kenapa Warga Merasa Lebih Mahal?_

Ada 3 penyebabnya:

Pertama: Tarif Provinsi Tidak Semua Turun.
Jika provinsi tidak menurunkan tarif PKB secara maksimal, lalu ditambah opsen, totalnya bisa naik.

Kedua: Nilai Jual Kendaraan Naik.
Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) di Samsat naik, otomatis PKB dan opsen ikut naik.

Ketiga : Dulu Tidak Kelihatan, Sekarang Kelihatan.
Dulu jatah kabupaten/kota sudah masuk di dalam PKB tapi tidak dirinci. Sekarang dirinci jadi 2 baris, sehingga terlihat seperti ada pajak baru.

_Lalu, Apa Bedanya Opsen PKB dan DBH?_

Ini yang paling sering tertukar. Padahal beda jauh:

Opsen PKB adalah: 
- Jenisnya, pajak daerah kabupaten/kota, masuk PAD
- Sumbernya: 66% dari PKB warga
- Jalurnya, langsung masuk kas Pemkab
- Contoh, opsen PKB, opsen BBNKB

DBH (Dana Bagi Hasil) yaitu: 
- Jenisnya, dana transfer, masuk Transfer ke Daerah (TKD)
- Sumbernya, bagi hasil pajak pusat/provinsi dan Sumber Daya Alam
- Jalurnya, ditransfer dari pusat / provinsi ke daerah
- Contoh: DBH PPh, DBH PBB, DBH Cukai, DBH SDA

Kesimpulannya, dulu jatah kabupaten/kota dari PKB dikasih lewat DBH dari provinsi. Sekarang, jatah itu dikasih lewat opsen, langsung dipungut bersama PKB.

Jadi, opsen PKB adalah uangnya kabupaten/kota sendiri, dari pajaknya sendiri. Sedangkan DBH adalah uang bagi hasil, dari pajak yang dipungut pusat atau provinsi.

_Untuk Apa Dana Opsen Ini?_

Dana Opsen PKB digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, peningkatan transportasi umum, dan mendukung operasional pemungutan pajak daerah.

Dengan skema baru ini, Pemkab Lampung Selatan tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan haknya dari pajak kendaraan warganya. Uang yang dibayar warga bisa lebih cepat kembali dalam bentuk pembangunan jalan dan layanan publik.

Masyarakat diimbau untuk tidak ragu membayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang dibayarkan akan kembali lagi untuk pembangunan daerahnya sendiri. (mara)