Belajar dari Serbia, LSM Pro Rakyat Tantang Anak Muda Kawal Demokrasi Menuju Pemilu 2029

nataragung.id - Bandar Lampung - Perkembangan politik Serbia menjadi pelajaran penting bagi generasi muda Indonesia menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Gerakan mahasiswa yang berawal dari tuntutan keadilan atas tragedi infrastruktur berkembang menjadi gerakan nasional antikorupsi, hingga akhirnya mengantarkan kekuatan politik yang didukung mahasiswa meraih kemenangan dalam pemilihan parlemen Serbia pada 25 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perubahan politik suatu negara saat ini tidak selalu bermula dari elite partai atau pengaruh tokoh besar. Perubahan dapat tumbuh dari keberanian generasi muda, solidaritas masyarakat, konsistensi dalam mengawal tuntutan, dan keinginan kuat untuk membenahi lembaga negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum LSM Pro Rakyat, Aqrobin A.M., dan Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., pada Rabu, 28 Oktober 2026, kepada awak media ketika dimintai tanggapan terkait 100 Tahun Sumpah Pemuda.

LSM Pro Rakyat menegaskan bahwa generasi muda Indonesia perlu membaca perkembangan politik Serbia sebagai bahan refleksi, bukan untuk mengikuti euforia pergantian kekuasaan di negara lain.

"Anak muda Indonesia saat ini jangan hanya menjadi penonton politik, apalagi sekadar dijadikan alat untuk memenangkan kepentingan elite. Generasi muda mahasiswa harus berani berpikir kritis, berani mengawasi penggunaan uang rakyat, menguji kebijakan pemerintah, dan memastikan kekuasaan berjalan sesuai konstitusi," tegas Aqrobin.

"Pemilu 2029 harus menjadi momentum bagi generasi muda mahasiswa Indonesia untuk menentukan arah bangsa berdasarkan gagasan, integritas, rekam jejak, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Jangan sampai suara anak muda hanya dibutuhkan saat kampanye, tetapi dilupakan setelah kekuasaan berhasil diraih," lanjutnya.

Gerakan mahasiswa Serbia memiliki kronologi yang patut dicermati. Pada 1 November 2024, kanopi beton di Stasiun Kereta Api Novi Sad runtuh dan menewaskan 14 orang di lokasi. Korban meninggal kemudian bertambah hingga 16 orang, termasuk seorang pelajar yang meninggal pada Maret 2025 akibat luka-lukanya.

Tragedi tersebut memicu pertanyaan publik mengenai transparansi proyek, pertanggungjawaban pejabat, keselamatan infrastruktur, dan dugaan korupsi.

Mahasiswa Serbia menuntut seluruh dokumen terkait renovasi stasiun dibuka, pihak yang bertanggung jawab diproses, serta institusi negara menjalankan kewajibannya secara transparan.

Aksi yang berpusat pada tuntutan keadilan itu kemudian meluas. Mahasiswa menduduki dan memblokade sejumlah kampus, menggelar demonstrasi, serta mengajak kelompok masyarakat lain untuk mendukung tuntutan mereka. Guru, petani, pekerja, pengacara, dan seluruh unsur masyarakat akhirnya turut bergabung dalam gelombang demonstrasi antikorupsi. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan hingga pemilu pada 25 Oktober 2026, meskipun pemilu memicu ketegangan politik yang sangat tinggi.

Ketika lebih dari 100.000 orang memadati Beograd, ibu kota Serbia, mereka membangun koordinasi antarkampus, mengorganisasi dukungan masyarakat, menyelenggarakan pertemuan di berbagai daerah, dan memperluas gerakan menjadi kekuatan politik yang terorganisasi.

Pada 26 Oktober 2026, gerakan mahasiswa Serbia berhasil mengalahkan dominasi politik lama pada pemilihan parlemen yang digelar sehari sebelumnya. Daftar calon yang didukung gerakan mahasiswa memperoleh mayoritas parlemen, dan mantan Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, akhirnya mengakui kekalahan.

Meski demikian, kemenangan elektoral tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Gerakan tersebut masih menghadapi tantangan membentuk pemerintahan, menjaga persatuan, memperkuat lembaga negara, dan membuktikan bahwa janji pemberantasan korupsi dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Sementara itu, Sekretaris Umum LSM Pro Rakyat, Johan Alamsyah, S.E., menilai pengalaman Serbia relevan bagi Indonesia, karena pengawasan demokrasi di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pemungutan suara lima tahun sekali.

"Pelajaran penting dari Serbia adalah konsistensi. Mahasiswa tidak berhenti hanya karena pejabat mengundurkan diri. Mereka terus mempertanyakan transparansi, penegakan hukum, dan tanggung jawab institusi negara," ujar Johan.

"Di Indonesia, generasi muda harus berani memeriksa persoalan di sekitarnya. Ketika ada dugaan penyimpangan anggaran, proyek infrastruktur yang bermasalah, pelayanan publik yang buruk, atau kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, jangan diam. Pelajari dokumennya, uji faktanya, sampaikan kritik berdasarkan bukti, dan dorong lembaga berwenang untuk bertindak," katanya.

Menurut Johan, generasi muda juga harus mampu membedakan kritik berbasis fakta dengan tuduhan tanpa bukti, serta membedakan gerakan demokratis dengan tindakan yang melanggar hukum.

"Perubahan tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Demonstrasi damai, pendidikan politik, pengawasan anggaran, jurnalisme yang bertanggung jawab, pengaduan resmi, serta partisipasi dalam pemilu merupakan jalan konstitusional yang harus kita perkuat," tambahnya.

Bagi LSM Pro Rakyat, momentum politik Serbia harus menjadi pengingat bahwa masyarakat sipil memiliki fungsi penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah.

"Ciri khas Pro Rakyat adalah keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dan keberanian menguji penggunaan uang rakyat. Kami ingin setiap kritik memiliki dasar, setiap pengaduan memiliki materi yang dapat diperiksa, dan setiap tuntutan disampaikan melalui jalur yang bertanggung jawab," ujar Aqrobin.

Johan menambahkan, pejabat publik harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah, bukan kekuasaan absolut.

"Kritik masyarakat tidak semestinya dipandang sebagai permusuhan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme koreksi dalam negara demokratis. Kalau proyek dibangun menggunakan uang rakyat, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggarannya digunakan," tegas Johan.

LSM Pro Rakyat menilai Pemilu 2029 harus menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk memperkuat kualitas demokrasi demi kemakmuran rakyat. Hal yang mendasar adalah memastikan pemerintahan berjalan transparan, bebas korupsi, lembaga penegak hukum independen, anggaran negara dapat diawasi, kebebasan pers dihormati, dan kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan.

"Jangan menunggu sampai persoalan menjadi tragedi nasional untuk mulai peduli. Pengawasan harus dilakukan sejak perencanaan anggaran, proses pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga hasilnya diterima masyarakat," kata Johan.

Aqrobin menutup dengan pesan bahwa harapan Indonesia di masa depan tidak ditentukan oleh kerasnya slogan politik, tetapi oleh kualitas partisipasi masyarakat dan integritas para pemimpinnya.

“Serbia memberi pelajaran bahwa suara generasi muda dan masyarakat dapat menjadi kekuatan politik yang menentukan. Namun, pengawasan justru harus semakin kuat. Jangan sampai mereka yang dahulu mengkritik kekuasaan, kemudian mengulangi kesalahan yang sama ketika berada di dalam kekuasaan.”

"Menuju 2029, LSM Pro Rakyat mengajak anak muda Indonesia untuk berani berpikir, berani mengawasi, berani menyampaikan kebenaran berdasarkan fakta, dan berani menjaga demokrasi. Indonesia tidak membutuhkan generasi muda yang hanya bertepuk tangan kepada penguasa. Indonesia membutuhkan generasi muda yang mampu memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk kemakmuran rakyat," tutup Aqrobin. (SMh)