Belajar Menolak dari Bung Hatta. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id - Bandar Lampung - DI TENGAH riuhnya berita tentang pejabat yang hobi pamer kemewahan atau tersandung kasus korupsi, ingatan kita seolah dipaksa mundur ke tahun 1970. Saat itu, Mohammad Hatta, sang Proklamator yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden, melakukan perjalanan emosional ke Tanah Merah, Boven Digoel tempat beliau dulu diasingkan oleh kolonial Belanda.

Ada satu fragmen cerita luar biasa yang dituturkan langsung oleh putri kedua beliau, Gemala Hatta kepada saya. Setibanya di Irian Jaya (sekarang Papua), Bung Hatta disambut hangat oleh Gubernur Frans Kaisieppo. Di sela-sela penyambutan, seorang pejabat daerah menyodorkan sebuah amplop tebal berisi uang saku atau uang perjalanan dinas.

Respons Bung Hatta? Beliau tidak tersenyum girang, apalagi langsung memasukkannya ke kantong safari. Dengan tegas, beliau menolak dan berkata, "Maaf, Saudara, itu uang rakyat, saya tidak mau terima. Kembalikan!"

Kisah yang juga dicatat oleh Iding Wangsa Widjaja dalam buku "Mengenang Bung Hatta" ini bukan hanya romantisasi sejarah, namun sebuah cermin besar yang diletakkan di depan wajah bangsa kita hari ini, terutama bagi para pemangku kebijakan.

Coba kita bayangkan situasinya, Bung Hatta saat itu adalah warga sipil biasa, bukan lagi pejabat aktif. Secara logis, perjalanan dinasnya tentu membutuhkan biaya. Ditambah lagi, amplop tersebut diberikan langsung di depan Gubernur. Jika beliau menerimanya dengan dalih "uang lelah" atau "penghormatan", mungkin tidak akan ada yang memprotes.

Namun, di situlah letak batas tegas seorang negarawan sejati. Bung Hatta tahu persis dari mana setiap rupiah itu berasal, keringat rakyat. Bagi beliau, hak tetaplah hak, dan yang bukan haknya harus dipulangkan ke tempat semula.

Menariknya, integritas Bung Hatta tidak luntur hanya karena beliau sudah turun dari kursi kekuasaan. Seringkali, kita melihat seseorang menjadi begitu bersih dan idealis saat diawasi ketat oleh sistem atau ketika memegang jabatan. Namun, ujian integritas yang sesungguhnya adalah ketika tidak ada lagi kamera yang menyorot, tidak ada lagi protokol yang mengatur, dan kesempatan untuk "mengambil" itu terbuka lebar. Bung Hatta lulus ujian itu dengan nilai sempurna.

Hari ini, kita merindukan standar moral yang tinggi seperti itu. Kita sering kali disuguhi tontonan di mana batas antara fasilitas negara, hak pribadi, dan pemberian pihak ketiga menjadi kabur dan abu-abu. Istilah-istilah pemanis seperti "uang kopi", "tanda terima kasih", atau "hadiah persahabatan" kerap digunakan untuk melegalkan sesuatu yang sebenarnya melukai hati nurani masyarakat.

Membangun negeri ini tidak bisa hanya mengandalkan angka-angka pertumbuhan ekonomi atau megahnya infrastruktur. Pondasi terpenting dari sebuah bangsa yang merdeka adalah kejujuran dan integritas kolektif.

Ketika ada pihak yang bangga bisa memperdaya sistem demi keuntungan pribadi, mereka sebenarnya sedang merendahkan kecerdasan rakyat yang mereka wakili. Rakyat hari ini sudah sangat cerdas untuk membedakan mana pemimpin yang tulus mengabdi dan mana yang cuma mencari panggung.

Kisah amplop tebal di Irian Jaya adalah warisan moral berharga. Sudah saatnya seluruh elemen bangsa, dari pejabat tinggi hingga masyarakat biasa, bersatu untuk menghidupkan kembali "Mazhab Hatta" ini yakni sebuah prinsip hidup yang menempatkan kehormatan di atas materi, dan hak rakyat di atas kepentingan pribadi.

Karena pada akhirnya, kewibawaan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa tebal amplop yang bisa kita ambil, melainkan dari seberapa berani kita menolaknya demi menjaga harga diri. (*)

Bandar Lampung, 12 Oktober 2026