Bupati Egi Pratama Dalami Ekonomi Karbon di Jakarta, Siapkan Sumber PAD Baru yang Berkelanjutan untuk Lampung Selatan

nataragung.id - Jakarta - Komitmen Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam membangun daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali ditunjukkan.

Bupati Egi terjun langsung mendalami potensi ekonomi baru dari pengelolaan lingkungan, yakni Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Langkah proaktif Bupati Egi ini merupakan strategi visioner untuk membuka keran pendapatan asli daerah (PAD) baru yang ramah lingkungan. Di tengah tantangan perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dinilai mampu menjadi sumber nilai ekonomi baru yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Bupati Egi menilai, Lampung Selatan memiliki potensi besar yang dapat dikelola secara berkelanjutan, mulai dari kawasan pesisir, hutan, hingga sektor pertanian dan pengelolaan sampah. Dengan tata kelola yang tepat, potensi tersebut dapat didaftarkan dalam sistem registri karbon nasional dan menjadi nilai tambah ekonomi.

"Ini adalah peluang. Lingkungan yang kita jaga tidak hanya lestari, tapi juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Kita harus siap dari sekarang," ujar Bupati Egi di sela kegiatan.

Kegiatan yang diikuti para kepala daerah se-Indonesia ini memang dirancang untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Sekretaris Utama KLH/BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menjelaskan materi yang dibahas mencakup perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, kebijakan Zero Waste Zero Emission, hingga mekanisme perdagangan karbon yang transparan dan kredibel.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah pusat menginginkan manfaat ekonomi karbon terbesar dirasakan oleh masyarakat di daerah.

“Pemerintah menginginkan benefit sharing terbesar bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersama-sama saling berkomunikasi,” tegas Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur juga menyoroti peran strategis BUMD untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi unit karbon di daerah.

Sejalan dengan arahan tersebut, keikutsertaan Bupati Egi menjadi langkah awal yang konkret bagi Pemkab Lampung Selatan untuk memetakan potensi dan menyiapkan regulasi serta tata kelola yang sesuai.

Jika dikelola dengan baik, ekonomi karbon tidak hanya mendukung program pembangunan rendah karbon, tetapi juga menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi Lampung Selatan yang berkelanjutan, tanpa merusak lingkungan.

Langkah cepat Bupati Egi ini menunjukkan keseriusan Pemkab Lampung Selatan dalam merespons peluang pembangunan hijau nasional, menjadikan kelestarian lingkungan sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan warga. (mara-kmf)