Delapan Fraksi DPRD Setujui APBD 2027, Bupati Egi Tekankan Anggaran Harus Berdampak bagi Masyarakat

LAMPUNG SELATAN • 18 Nov 2026 20:01 • Redaksi NATARAGUNG.ID • 40 kali dibaca
Delapan Fraksi DPRD Setujui APBD 2027, Bupati Egi Tekankan Anggaran Harus Berdampak bagi Masyarakat

nataragung.id - Kalianda - Delapan fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut menjadi tahapan penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan anggaran pembangunan tahun depan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027.

Pembahasan itu merupakan tindak lanjut rapat paripurna pada 16 September 2026, yang selanjutnya dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dan perangkat daerah terkait.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas perhatian, pembahasan, serta berbagai masukan yang diberikan selama proses penyusunan anggaran.

Menurut Egi, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan, melainkan instrumen penting yang menentukan arah pembangunan daerah.

Melalui pengelolaan anggaran yang tepat, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

“Setelah melewati rangkaian pembahasan antara Badan Anggaran dan perangkat daerah, serta memperhatikan berbagai masukan dan rekomendasi, alhamdulillah hari ini kita sampai pada persetujuan dan penandatanganan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027,” ujar Egi.

Ia menilai, dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Berbagai masukan tersebut justru menjadi bagian penting untuk menyempurnakan kebijakan anggaran agar semakin sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Karena itu, Egi berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terpelihara dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Saya berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus terjaga dan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” katanya.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan itu, Bupati Egi juga mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar memastikan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran ataupun banyaknya program yang dilaksanakan. Hal terpenting adalah sejauh mana setiap alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.

“Karena keberhasilan pembangunan bukan diukur dari seberapa besar yang dikerjakan, tetapi dari seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Persetujuan Ranperda APBD 2027 tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi tahapan pengelolaan keuangan daerah berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat menerjemahkan setiap alokasi anggaran menjadi program yang tepat sasaran, sehingga kebijakan pembangunan tahun 2027 tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (mara-kmf)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

5 + 1 = ?
Berita Terkait