Erman Syarif Tekankan Penguatan Regulasi PPK-BLUD untuk Mewujudkan BLUD yang Efektif dan Maju

PEMPROV LAMPUNG • 20 Nov 2026 08:33 • Arif Natar • 33 kali dibaca
Erman Syarif Tekankan Penguatan Regulasi PPK-BLUD untuk Mewujudkan BLUD yang Efektif dan Maju

nataragung.id, Bandar Lampung – Penguatan regulasi menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong transformasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Lampung menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang maju, profesional, dan efektif.
Hal tersebut disampaikan Dr. Erman Syarif, SH., MM., MH., CLA., Kepala Bagian Peraturan dan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pemahaman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Kamis, 19 November 2026, di Aula UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung.

Dalam paparannya, Erman menegaskan bahwa penerapan PPK-BLUD tidak sekadar berkaitan dengan perubahan pola pengelolaan keuangan, tetapi juga membutuhkan kesiapan regulasi, kelembagaan, tata kelola, serta sistem pengawasan yang jelas dan terukur.
Menurutnya, regulasi yang kuat diperlukan agar fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD dapat dijalankan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, penerapan PPK-BLUD memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Selain memahami regulasi nasional, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan perangkat regulasi daerah yang mendukung operasional BLUD, seperti pengaturan tata kelola, standar pelayanan minimal, pengadaan barang dan jasa, tarif layanan, serta remunerasi.
Erman juga memaparkan bahwa status BLUD tidak mengubah kedudukan Bapelkes sebagai UPTD di bawah Dinas Kesehatan. Aset tetap menjadi barang milik daerah, sementara fleksibilitas pengelolaan keuangan diberikan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan produktivitas lembaga.
Dalam konteks tersebut, kesiapan penerapan BLUD perlu ditopang lima aspek utama, yakni substantif, teknis, administratif, kelembagaan, dan keuangan. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian menuju penerapan BLUD secara penuh.

Ia turut menekankan pentingnya dokumen administratif, mulai dari surat pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, rencana strategis bisnis lima tahunan, standar pelayanan minimal, pola tata kelola, laporan keuangan atau prognosis, hingga komitmen untuk menjalani audit independen.
Melalui penguatan regulasi dan kesiapan tata kelola tersebut, penerapan PPK-BLUD diharapkan dapat memberikan ruang bagi Bapelkes Lampung untuk mengembangkan layanan pelatihan kesehatan secara lebih responsif, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Kegiatan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman dan sinergi lintas perangkat daerah, mengingat proses penerapan BLUD membutuhkan dukungan berbagai unsur, termasuk Biro Hukum, Dinas Kesehatan, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, BPKP, dan perangkat daerah terkait lainnya.
Dengan regulasi yang jelas, tata kelola yang akuntabel, serta kolaborasi lintas sektor, transformasi Bapelkes Provinsi Lampung menuju BLUD diharapkan mampu menghadirkan layanan pelatihan kesehatan yang semakin berkualitas, adaptif, dan efektif dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Provinsi Lampung.

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

5 + 3 = ?
Berita Terkait