Gandeng ITB, Lampung Selatan Kebut Desa Pesisir Raih Status Tsunami Ready UNESCO

nataragung.id - Kalianda - Kesiapan menghadapi tsunami bukan sekadar soal sirine peringatan dini, tetapi memastikan masyarakat tahu harus berbuat apa saat bencana datang.

Kesadaran itulah yang kini diperkuat Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dengan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menyiapkan desa-desa pesisir agar memenuhi standar Tsunami Ready Community yang diakui UNESCO.

Persiapan tersebut dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama tim ahli Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB di Ruang Crisis Center Pusdalops BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Senin (19/10/2026).

Pendampingan akan berlangsung selama tiga bulan dengan fokus pemenuhan 12 indikator utama Tsunami Ready. Program ini tidak hanya mengejar pengakuan internasional, tetapi juga memastikan sistem kesiapsiagaan benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir.

Rapat dipimpin Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan Tri Umaryani dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan Maturidi, perwakilan Paluma Nusantara dan Mitra Bentala, serta perwakilan Desa Tangguh Bencana (Destana) dari Desa Maja, Canti, Rajabasa, dan Kelawi.

Dalam arahannya, Tri Umaryani menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana di wilayah pesisir. Menurutnya, keindahan alam Lampung Selatan harus diimbangi dengan kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman.

"Lampung Selatan ini sangat indah, tetapi di sisi lain kita memiliki potensi bencana yang harus diwaspadai, mengingat pengalaman di masa lalu," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim ahli FITB ITB dan seluruh mitra yang mendukung upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana di daerah tersebut.

Sementara itu, Ketua Tim FITB ITB Wiwin Windupranata menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan tindak lanjut audiensi sebelumnya dengan Bupati Lampung Selatan. Program tersebut mengacu pada standar Tsunami Ready Community dalam kerangka pengakuan UNESCO.

Selama tiga bulan pendampingan, tim akan membantu desa-desa sasaran mengumpulkan dan melengkapi bukti pemenuhan 12 indikator, mulai dari penyiapan dokumen hingga penguatan sistem kesiapsiagaan yang dapat diterapkan di lapangan.

"Pengalaman kami mendampingi sejumlah desa di Jawa Barat menjadi bekal untuk membantu Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami," ujar Wiwin.

Ia menegaskan pemenuhan indikator tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi. Sistem yang dibangun harus benar-benar dipahami dan dijalankan oleh masyarakat agar berfungsi saat keadaan darurat.

"Ini bukan sekadar melengkapi dokumen administrasi semata, tetapi benar-benar sistem yang kita jalankan dan rasakan manfaatnya di tengah masyarakat," tegasnya.

Sejalan dengan itu, BPBD Lampung Selatan menargetkan pemenuhan 12 indikator dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026.

Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan Maturidi mengakui belum seluruh indikator terpenuhi secara optimal. Meski demikian, pihaknya menargetkan seluruh proses persiapan dapat dituntaskan sesuai jadwal.

"Meskipun saat ini dari 12 indikator belum semuanya terpenuhi secara sempurna, kami menargetkan pada akhir Desember 2026 seluruh proses ini sudah tuntas dilaksanakan," ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Maturidi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sarana, prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Dukungan dari Paluma Nusantara, Mitra Bentala, serta para pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan yang masih dihadapi di lapangan.

Melalui pendampingan ITB dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Lampung Selatan memperkuat kesiapsiagaan desa pesisir agar masyarakat lebih siap menghadapi ancaman tsunami, mulai dari mengenali potensi bahaya hingga melakukan evakuasi. (mara-kmf)