Internet Mandiri, Kedaulatan Data Terjaga. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung
nataragung.id - Bandar Lampung - GAGASAN Komjen Pol. (Purn.) Dharma Pongrekun mengenai pentingnya membangun internet mandiri patut menjadi perhatian serius pemerintah. Kedaulatan sebuah negara di era digital tidak cukup hanya diukur dari kekuatan ekonomi, politik, dan pertahanan, tetapi juga dari kemampuannya melindungi serta mengendalikan keamanan data rakyatnya.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, ancaman penyadapan, pencurian, dan kebocoran data bukan lagi persoalan sederhana. Data pribadi masyarakat, informasi pemerintahan, hingga dokumen strategis negara merupakan aset penting yang harus dilindungi. Jika pengelolaannya tidak disertai sistem keamanan yang memadai, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan layanan digital nasional dapat terancam.
Dharma Pongrekun, mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pernah mengingatkan bahwa kemandirian internet berkaitan erat dengan kedaulatan dan keamanan data. Pemikirannya tentang one-gate system atau gerbang pengawasan arus data juga membuka ruang diskusi mengenai sejauh mana negara perlu memiliki kendali terhadap lalu lintas informasi digital.
Namun, internet mandiri tidak boleh dimaknai sebatas memutus hubungan Indonesia dari jaringan global. Kemandirian digital justru harus diarahkan pada kemampuan bangsa membangun infrastruktur sendiri, memperkuat pusat data nasional, mengembangkan teknologi keamanan, serta mengurangi ketergantungan strategis terhadap pihak asing.
Indonesia membutuhkan ekosistem digital yang kuat, tetapi tetap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kerja sama internasional. Sebab, membangun kedaulatan digital bukan berarti mengisolasi diri dari dunia luar.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pengawasan arus data memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pengawasan independen, dan perlindungan hak privasi masyarakat. Jangan sampai alasan keamanan justru menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan kewenangan atau pembatasan kebebasan warga negara.
Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diikuti implementasi yang nyata. Penguatan keamanan siber, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan enkripsi, audit sistem secara berkala, serta penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dan penyalahgunaan data harus menjadi agenda bersama.
Akhirnya, kedaulatan digital bukan hanya tentang siapa yang menguasai jaringan internet, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab ketika data rakyat terancam. Negara harus hadir memberikan jaminan bahwa teknologi digital benar-benar menjadi sarana kemajuan, bukan sumber kerentanan baru.
Demi menjaga kehormatan, keamanan, dan kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah saatnya seluruh elemen bangsa mendukung penguatan kemandirian teknologi dan perlindungan data nasional. Pemerintah perlu mengkaji secara serius gagasan Dharma Pongrekun, dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, hukum, dan hak asasi manusia.
Sebab, di era digital, menjaga kedaulatan negara juga berarti menjaga kedaulatan data rakyatnya. (*)
Bandar Lampung, 20 November 2026
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Tinggalkan Komentar