LSM Pro Rakyat Desak Kejaksaan Agung RI, Ada Apa dengan Penanganan Aduan Korupsi di Kejati Lampung?

BANDAR LAMPUNG • 17 Nov 2026 08:05 • Redaksi NATARAGUNG.ID • 59 kali dibaca
LSM Pro Rakyat Desak Kejaksaan Agung RI, Ada Apa dengan Penanganan Aduan Korupsi di Kejati Lampung?

nataragung.id - Bandar Lampung - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Rakyat mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam menindaklanjuti sejumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan keuangan negara di wilayah Provinsi Lampung.

LSM Pro Rakyat secara khusus meminta perhatian Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan memastikan setiap laporan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada jajaran kejaksaan di Lampung ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan ketua umum LSM Pro Rakyat, Aqrobin A.M., bersama sekretaris umum, Johan Alamsyah, S.E., kepada awak media, Senin (16/11/2026). LSM Pro Rakyat meminta Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat di wilayah hukum Kejati Lampung.

Menurut Pro Rakyat, munculnya berbagai aksi demonstrasi masyarakat di depan Kantor Kejati Lampung menjadi salah satu gambaran adanya persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka, khususnya mengenai tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum memperoleh kepastian.

Aqrobin A.M. menegaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah laporan pengaduan masyarakat LSM Pro Rakyat terkait dugaan penyimpangan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022.

Laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kejati Lampung. Bahkan, pada 11 Februari 2026, LSM Pro Rakyat telah melaporkan dugaan penyimpangan proyek SPAM Tanggamus tersebut kepada Jaksa Agung dan Jampidsus.

“Jangan sampai laporan masyarakat hanya diterima dan dilimpahkan tanpa kejelasan hasil. Kami mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Kabupaten Tanggamus serta pengaduan dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan,” tegas Aqrobin.

Sementara itu, Johan Alamsyah menyoroti dugaan penerimaan uang oleh Dinas Kesehatan Lampung Selatan sebesar Rp3 juta dari masing-masing bendahara puskesmas di seluruh Kabupaten Lampung Selatan dengan alasan bantuan administrasi ke Dinas Kesehatan Lampung Selatan.

Berdasarkan pemberitaan media, pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Arminanto, telah mengakui dan membenarkan adanya pengumpulan uang Rp3 juta tersebut dari seluruh puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan dan telah diterima sebelumnya.

Ia pun menyampaikan bahwa uang yang telah diterima telah dikembalikan lagi kepada bendahara puskesmas.

Menurut Johan, hal tersebut diduga merupakan gratifikasi, karena sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian uang tidak otomatis menghapus pidana.

Menurut Johan, hal tersebut sesuai dan berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terdapat hubungan pemberian dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban penerima.

Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3.

“Dinas Kesehatan Lampung Selatan tetap harus diperiksa, siapa yang menginisiasi dan memerintahkan pengumpulan uang Rp3 juta, siapa pihak dinas yang menerima, apa dasar pengumpulan uang tersebut, diduga ada kaitannya dengan jabatan atau kewenangan. Pengembalian uang dari dinas karena ketahuan, sehingga dikembalikan kembali kepada bendahara puskesmas, seluruh puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan pun juga harus diperiksa. Jangan sampai pengembalian uang ke puskesmas dijadikan alasan untuk menghentikan pemeriksaan,” tegas Johan.

Selain itu, LSM Pro Rakyat juga meminta klarifikasi kepada pihak Kejaksaan Agung RI atas informasi yang beredar, mengenai diduga adanya perintah pejabat utama Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan pengaduan tersebut tanpa proses.

Informasi ini harus dijelaskan secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi, diduga pejabat utama tersebut ada hubungan kekerabatan dengan unsur pimpinan DPR RI.

Untuk itu, LSM Pro Rakyat mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera:

1. Memberikan penjelasan dan mengevaluasi penanganan laporan pengaduan masyarakat di Kejati Lampung.
2. Memberikan kejelasan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait proyek SPAM Kabupaten Tanggamus.
3. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang “tidak ada intervensi” dari pejabat Kejaksaan Agung RI.
4. Mengusut dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan secara menyeluruh.
5. Membuka perkembangan penanganan laporan secara transparan atas dugaan gratifikasi Dinas Kesehatan Lampung Selatan yang telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.
6. Segera melanjutkan perkara sesuai prosedur hingga penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami meminta Kejaksaan Agung RI untuk tidak membiarkan persoalan ini tanpa kepastian. Kalau memang tidak ada intervensi karena jabatan tinggi dan kewenangan di Kejaksaan Agung RI, kasus dugaan gratifikasi ini harus segera dipertanggungjawabkan. Jika benar-benar serius akan terbukti tindak pidana korupsinya, proses sampai ke pengadilan. Hukum harus ditegakkan dan harus berlaku sama bagi siapa pun, tidak zamannya lagi pakai backing-an pusat, kuno,” tutup Aqrobin. (SMh)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

8 + 5 = ?
Berita Terkait