Seruput Kopi: 9 Desa Jati Agung Mau Dicaplok Bandar Lampung, Bandar Negara Terancam Gagal?
Analisis Berita: Kota Baru vs Bandar Negara: Rebutan 9 Desa yang Bikin Lampung Selatan Terbelah.
Oleh: SyahidanMh
Pemimpin Redaksi dan Portal Berita Natar Agung.
nataragung.id - Natar - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memindahkan 9 desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ke Kota Bandar Lampung terus memanas. Di satu sisi Pemprov mengejar target Kota Baru sebagai pusat pemerintahan baru. Di sisi lain, panitia pemekaran dan BPD Jati Agung merasa dikhianati karena 9 desa itu juga masuk dalam usulan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bandar Negara.
Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut analisisnya.
_Apa Sebenarnya Rencana Gubernur?_
Pemprov Lampung memproses penyesuaian batas wilayah antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Sembilan desa yang dimaksud adalah: Gedung Harapan, Margomulyo, Purwotani, Margodadi, Sinar Rejeki, Gedung Agung, Margorejo, Sumber Jaya, dan Banjar Agung. Luasnya sekitar 8.000 hektare.
Alasan Pemprov, melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Binarti Bintang, adalah langkah krusial untuk mendukung rencana perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung ke kawasan Kota Baru.
Prosesnya sudah masuk tahap serius. Gubernur mengeluarkan SK Nomor G/770/B.01/HK/2025 tentang Tim Kerja Penyesuaian Daerah, lalu pada 11 Februari 2026 bersurat ke Pemkab Lampung Selatan agar segera menggelar paripurna DPRD. DPRD Kota Bandar Lampung bahkan sudah menyiapkan Pansus dan Pemprov menargetkan usulan ke Kemendagri pada Oktober 2026.
Di media sosial, rencana ini ramai. Akun @lampuung pada 1 September 2026 mengabarkan 9 desa itu siap jadi warga kota, tapi kolom komentar justru dipenuhi protes soal desa yang tidak masuk, seperti Way Huwi, Jatimulyo, Fajar Baru, dan Sabah Balau yang dinilai lebih nempel ke Bandar Lampung. Video FGD 8 September 2026 di Gedung Pusiban juga menunjukkan Pemprov serius membahas kajian teknis penyesuaian batas bersama DPRD.
_Siapa yang Tidak Setuju dan Kenapa?_
Penolakan paling keras datang dari Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bandar Negara (P3KBN) dan BPD Jati Agung.
Pada 18 Agustus 2025, 21 Ketua BPD se-Kecamatan Jati Agung secara tegas menolak wacana masuk Bandar Lampung. Mereka memilih jalur pemekaran sendiri menjadi Kota/Kabupaten Bandar Negara, bukan melebur ke Bandar Lampung.
Ketua P3KBN Irfan Nuranda Djafar bahkan mengusulkan agar Bandar Negara tidak lagi kabupaten, tapi Kota Bandar Negara, dengan harapan ibu kota Provinsi Lampung nantinya berada di Kota Bandar Negara.
Puncaknya, pada 1 November 2026 di Natar, Ketua Forum BPD Jati Agung Sayid, S.Ag. mengungkapkan kekecewaan 9 desa terhadap janji Pemprov Lampung. Panitia juga membahas rencana menempuh jalur hukum terhadap DPRD Lampung Selatan dan Pemprov Lampung.
Di sisi Lampung Selatan, sikapnya lebih hati-hati. Wabup M. Syaiful Anwar menyatakan terbuka untuk dibahas, asal sesuai ketentuan dan kepentingan masyarakat. Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli memilih belum berkomentar sebelum rapat Komisi I. Sementara di rapat DPRD Lampung Selatan 28 Juli 2026, Asisten Pemerintahan M. Darmawan menyebut belum ada Perda provinsi sehingga Pemkab belum bisa memberi argumen formal, dan Kepala Bagian Hukum Setdakab Lamsel Qorinilwan Nitijaman meminta solusi win-win, bukan zero-sum, karena kajian kelayakan belum ada dan angka kompensasi Rp 70 miliar masih dipertanyakan.
_Apakah Benar Ibu Kota Provinsi Harus Masuk Kota?_
Tidak sepenuhnya benar, tapi ada alasan administratif yang kuat.
Secara hukum, Ibu Kota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung. Itu ditetapkan sejak UU No. 14 Tahun 1964, yang menyebut ibu kota Daerah Tingkat I Lampung berkedudukan di Tanjungkarang-Telukbetung, yang kini bernama Kota Bandar Lampung.
Yang ingin dipindahkan Pemprov ke Kota Baru sebenarnya bukan nama ibu kota, melainkan pusat pemerintahan atau komplek perkantoran Pemprov. Hal ini ditegaskan Dinas PMDT Lampung, yang dilakukan adalah penyesuaian batas wilayah, nama ibu kota provinsi tetap Bandar Lampung, sehingga tidak perlu mengubah undang-undang.
Jadi, secara teori, kantor gubernur bisa saja berada di wilayah kabupaten lain. Contoh historisnya justru Lampung Selatan sendiri, yang dulu ibu kotanya berada di Tanjungkarang-Telukbetung di luar wilayah administrasinya.
Lalu kenapa Pemprov ngotot 9 desa harus masuk kota?
Alasannya adalah tertib administrasi, tata ruang, dan pelayanan:
- Supaya kawasan pusat pemerintahan provinsi tidak berstatus enclave atau berada di luar kota yang menjadi ibu kotanya
- Supaya perizinan, tata ruang, pajak, dan layanan dasar satu pintu di bawah Pemkot Bandar Lampung
- Supaya tidak terjadi tarik-menarik kewenangan antara Pemprov, Pemkot, dan Pemkab atas satu kawasan yang sama
Tetapi, klaim bahwa cukup dengan Permendagri saja itu yang perlu diluruskan.
Mantan anggota DPR RI Endro S. Yahman menegaskan, pemindahan 9 desa harus mengubah UU Pembentukan Kabupaten Lampung Selatan dan UU mengenai Kota Bandar Lampung, dan itu harus disetujui DPR RI, prosesnya panjang. Artinya, ini bukan sekadar revisi Permendagri tentang batas, tapi perubahan batas daerah yang menyangkut UU pembentukan daerah. Di sinilah letak jebakan hukumnya. Pemprov mengejar target Oktober 2026 ke Kemendagri, tapi ujungnya tetap di DPR RI.
Kesimpulan poin ini: Pindah 9 desa bukan syarat mutlak secara konstitusional untuk membangun kantor di Kota Baru, tapi menjadi syarat politis-administratif yang dipilih Pemprov agar Kota Baru sah secara penuh menjadi bagian dari ibu kota provinsi.
_Bagaimana Nasib CDOB Bandar Negara Jika 9 Desa Dikeluarkan?_
CDOB Bandar Negara diusulkan mencakup 5 kecamatan: Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram, dan Tanjung Sari, dengan Jati Agung ditetapkan sebagai calon ibu kota dalam Paripurna DPRD Lampung Selatan 8 Januari 2025. Perjuangan ini sudah sejak 2009.
Jika 9 desa dikeluarkan dari Jati Agung, dampaknya:
a. Secara Wilayah, CDOB Tidak Otomatis Gugur.
Jati Agung masih ada sebagai kecamatan. Selama masih memenuhi syarat minimal 5 kecamatan untuk kabupaten, dan syarat penduduk, luas, dan kemampuan fiskal, CDOB masih bisa jalan. Yang berubah adalah peta, jumlah penduduk, dan luas Jati Agung.
b. Secara Dokumen, Tidak Harus Ulang dari Nol, Tapi Wajib Revisi. Di bawah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran kini melalui tahapan Daerah Persiapan, setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah serta persyaratan administratif.
Karena cakupan wilayah berubah, maka kajian daerah, kajian teknis, persetujuan DPRD dan bupati, serta persetujuan DPRD provinsi dan gubernur harus disesuaikan lagi.
Dokumen lama bisa jadi lampiran sejarah perjuangan, tapi tidak bisa dipakai mentah-mentah jika datanya sudah tidak sesuai fakta lapangan.
Ini yang sering disalahpahami panitia: bukan diulang dari nol seperti tahun 2009, tapi dilakukan adendum atau revisi kajian dan persetujuan baru atas cakupan baru.
c. Jebakan Terbesarnya Adalah Moratorium. Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, pemekaran daerah dihentikan, dalam bahasa publik disebut moratorium. Pemerintah masih memberlakukan moratorium pembentukan daerah baru sejak 2015 sampai sekarang. Bahkan PP tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah masih dalam penyusunan.
Artinya, meskipun 9 desa tidak jadi pindah, CDOB Bandar Negara tetap tidak bisa langsung disahkan besok. Yang bisa dilakukan sekarang adalah mengamankan status Daerah Persiapan, melengkapi kajian, dan mengunci persetujuan politik di kabupaten dan provinsi, agar saat moratorium dibuka, Bandar Negara masuk antrean terdepan.
Solusi hukumnya, jangan adu 9 desa vs CDOB. Buat kesepakatan tertulis tiga pihak yaitu Pemprov, Pemkab Lampung Selatan, dan P3KBN, bahwa jika 9 desa masuk kota, maka cakupan CDOB direvisi dan Pemprov wajib memberi persetujuan tertulis untuk CDOB dengan cakupan baru. Tanpa jaminan tertulis itu, panitia wajar curiga.
Apakah Kota Baru bisa Dijadikan PSN di Tengah Keuangan Negara yang Tidak Baik?
Jawabannya, bisa diusulkan, tapi sangat sulit dan PSN bukan jaminan dapat uang APBN.
PSN diatur lewat Perpres. Kriterianya ada 3: kriteria dasar, strategis, dan operasional. Kriteria dasar: sesuai RPJMN, Renstra, dan Rencana Tata Ruang. Kriteria strategis: peran strategis nasional, keselarasan antar sektor, distribusi regional. Kriteria operasional: ada studi kelayakan berkualitas, nilai investasi di atas Rp 500 miliar, dan mendukung pusat kegiatan ekonomi.
Kota Baru secara nilai sebenarnya sudah memenuhi ambang operasional. Proyek ini sudah menelan Rp 503,6 miliar menurut LKPD Pemprov Lampung 2023, dengan 51 unit bangunan, dan hanya 1 yang dimanfaatkan untuk RS Bandar Negara. Versi lain menyebut total yang sudah habis Rp 1,2 triliun dari APBD 2013-2014, dengan 4 gedung utama. Luasnya 1.308 hektare, dengan zona pemerintahan 434,73 hektare.
Masalahnya bukan di nilai, tapi di 3 hal:
Pertama: Keuangan Negara Sedang Ketat. PSN tetap butuh pembiayaan dari APBN/APBD, BUMN, dan/atau swasta. Di tengah efisiensi, pemerintah pusat akan sangat selektif. Proyek yang sudah 10 tahun mangkrak dan jadi kebun singkong akan dinilai berisiko tinggi.
Kedua: Kajian Belum Tuntas. BPKP dalam Laporan Eksekutif Daerah Semester II 2024 memberi 7 catatan, termasuk target dan waktu pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Baru belum jelas, tidak ada pusat data, dan keterbatasan alokasi belanja Pemprov menjadi kendala. Tanpa kajian yang beres, KPPIP tidak akan meloloskan sebagai PSN.
Ketiga: PSN Bukan Solusi Aset Mangkrak. PSN mempercepat perizinan dan pengadaan tanah, tapi tidak otomatis menghidupkan gedung mangkrak. Jika gedung kantor gubernur Rp 86,8 miliar, masjid Rp 36,35 miliar, dan balai adat Rp 6,95 miliar sudah berdiri tapi tidak dipakai, yang dibutuhkan adalah audit aset dan rencana pemanfaatan, bukan sekadar label PSN.
Jalur yang lebih realistis, Ajukan bukan sebagai PSN gedung perkantoran baru, tapi sebagai PSN Kawasan Metropolitan Lampung Raya atau Kawasan Strategis yang isinya jalan, air bersih, transportasi, RS, dan pendidikan. Itu lebih masuk kriteria strategis dan bisa dibiayai lewat KPBU, bukan murni APBN.
_Solusi Terbaik: Kota Baru Jalan, 9 Desa Tidak Harus Pindah, Bandar Negara Tetap Hidup_
Ini jalan tengah yang paling masuk akal secara hukum dan politik:
Solusi 1: Bentuk Badan Pengelola Metropolitan, Bukan Pindah Batas.
Pemprov sudah mengusulkan Rapergub Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Bandar Lampung atau Metropolitan Lampung Raya (Kota Baru). Ini solusi paling elegan. Kota Baru dikelola bersama Pemprov, Pemkot Bandar Lampung, dan Pemkab Lampung Selatan lewat badan pengelola, seperti Jabodetabekpunjur. Kantor provinsi bisa berdiri di Lampung Selatan, tapi tata ruang, perizinan, dan layanan dikelola bersama. Tidak perlu pindah 9 desa.
Solusi 2: Skema Pinjam Pakai atau Hibah Lahan Terukur.
Untuk gedung Pemprov, tidak perlu seluruh 9 desa masuk kota. Cukup hibah atau pinjam pakai lahan kawasan pemerintahan seluas 350-434 hektare dari Pemkab ke Pemprov, dengan MoU yang jelas. Sisanya tetap desa di Lampung Selatan. Ini pernah direkomendasikan Fraksi Demokrat agar lahan 1.300 hektare milik Pemprov di Jati Agung dihibahkan untuk calon ibu kota Bandar Negara. Prinsipnya sama yang dipindah itu fungsi lahan, bukan seluruh desa.
Solusi 3: Tetapkan Kota Baru sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
Masukkan Kota Baru dalam RTRW Provinsi dan RPJMD sebagai KSP, bukan sebagai wilayah kota. Dengan status KSP, Pemprov punya kewenangan mengatur tata ruang dan pembangunan di sana, meskipun secara administratif tetap di Lampung Selatan. Ini legal dan tidak perlu mengubah UU pembentukan daerah.
Solusi 4: Paket Kesepakatan CDOB Bandar Negara.
Agar panitia tidak merasa dikorbankan, buat paket kesepakatan:
1. Jika ada penyesuaian batas, Pemprov wajib mendukung revisi CDOB dengan cakupan baru.
2. Jati Agung tetap ditetapkan sebagai calon ibu kota Bandar Negara.
3. Dana kompensasi dan Dana Bagi Hasil dari kawasan Kota Baru dibagi secara proporsional antara Pemkot dan Pemkab induk selama masa transisi. Tanpa paket ini, konflik akan terus berulang.
Solusi 5: Audit dan Hidupkan Dulu Aset yang Ada.
Sebelum bangun gedung baru, audit 51 bangunan yang sudah ada. Hidupkan RS Bandar Negara, rumah susun, dan gedung yang masih layak sebagai kantor sementara. Ini membuktikan ke pusat bahwa Kota Baru bukan proyek halu, tapi proyek yang bisa dihidupkan bertahap.
_Penutup Analisis_
Persoalan 9 desa bukan sekadar soal peta. Ini soal keadilan. Pemprov ingin Kota Baru cepat jadi ibu kota pemerintahan. Warga Jati Agung ingin jadi daerah otonom sendiri setelah berjuang sejak 2009. Lampung Selatan tidak mau kehilangan wilayah potensialnya tanpa kepastian.
Jika Pemprov memaksakan pindah 9 desa tanpa jaminan tertulis untuk Bandar Negara, yang terjadi bukan percepatan, tapi perlawanan hukum dan politik yang justru membuat Kota Baru semakin lama mangkrak.
Jalan terbaik bukan memindahkan desa, tapi memindahkan cara berpikir dari rebutan wilayah menjadi kelola bersama kawasan.
Masyarakat diimbau untuk tetap mengawal proses ini secara damai, mengedepankan musyawarah desa, dan menuntut transparansi kajian akademis dari ITERA maupun Pemprov sebelum ada keputusan final. (*)
Natar, 18 November 2026.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Tinggalkan Komentar