Seruput Kopi: Jalan Baru Sudah Retak, Siapa yang Bertanggung Jawab di Lampung Selatan?

Analisis Berita: Yang Retak Bukan Hanya Beton, Tetapi Kepercayaan Publik.
Oleh: SyahidanMh.
Pemimpin Redaksi Majalah dan Portal Berita Natar Agung

nataragung.id - Natar - Jalan yang baru dicor, belum genap dua bulan dilalui kendaraan, sudah retak. Jalan yang baru diaspal, belum genap satu musim hujan, sudah mengelupas.

Masyarakat kini tidak lagi bertanya kapan jalan dibangun. Masyarakat bertanya, mengapa jalan yang dibangun dengan uang miliaran rupiah tidak mampu bertahan lama?

Pertanyaan itu lahir dari kekecewaan yang berulang. Sebab jalan yang rusak adalah biaya tambahan bagi petani, risiko bagi pelajar, dan hambatan bagi ekonomi desa.

_Anggarannya Besar, Masalahnya Masih Sama_

Lampung Selatan menjadi salah satu daerah paling progresif. Meski diproyeksi menerima dana Opsen PKB sebesar Rp69,38 miliar, Pemkab setempat menggelontorkan anggaran hingga Rp249,29 miliar untuk perbaikan jalan di tahun 2026. Langkah ini diambil guna mengejar pemulihan 443 kilometer jalan yang saat ini masih dalam kondisi rusak.

Pemerintah juga mencatat progres. Pada awal tahun 2025 tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Lampung Selatan berada di kisaran 54 persen.

“Dengan berbagai upaya peningkatan kualitas konstruksi jalan sepanjang tahun 2025, alhamdulillah angka kemantapan jalan meningkat menjadi hampir 62 persen,” jelas Bupati.

Artinya, ada jalan yang berhasil diperbaiki. Ada warga yang akhirnya merasakan jalan mulus setelah puluhan tahun menunggu.

Tetapi di sisi lain, ada pula proyek yang justru menjadi sumber keluhan baru. Membangun 105 proyek adalah prestasi. Memastikan 105 proyek itu bertahan lama adalah tanggung jawab yang jauh lebih berat.

_Lima Bukti yang Paling Sering Dikeluhkan_

1. Sidoluhur - Banyumas, Candipuro: Rp2,48 Miliar.

Proyek yang dikerjakan CV Lembayung Sutra dengan nilai anggaran sebesar Rp2.483.516.923 tersebut menjadi sorotan setelah muncul keluhan warga yang disampaikan melalui Kepala Dusun dan Ketua Pemuda setempat mengenai sejumlah bagian jalan yang dilaporkan mengalami retak dan patah, meskipun pekerjaan rekonstruksi itu terbilang masih baru.

Ditemukan dugaan ketebalan beton yang berbeda antara pinggir dan tengah jalan. Di sisi kiri dan kanan jalan, ketebalannya sekitar 20 sentimeter, tetapi di bagian tengah atau as jalan hanya 10 sentimeter.

Dugaan ini masih memerlukan verifikasi teknis. Tetapi pertanyaannya mendasar bagaimana ketebalan bisa berbeda jika pengawasan berjalan sesuai prosedur?

2. Karang Pucung - Sumber Agung, Way Sulan: Rp2,48 Miliar.

Proyek Rekonstruksi Jalan Ruas Karang Pucung - Sumber Agung (R.131) Kec. Way Sulan Kab. Lampung Selatan baru dikerjakan sudah retak-retak. Padahal belum dilewati warga penerima manfaat Way Sulan sudah hancur.

Proyek ini dikerjakan CV. Anugrah Konstruksi Pratama, Nilai Rp2.483.544.116, Waktu 120 Hari Kalender.

Warga meminta dilakukan Core Drill tiap 50 meter dan Hammer Test untuk menguji mutu dan ketebalan. Tuntutan itu rasional. Warga tidak meminta proyek dibatalkan. Warga meminta proyek diuji.

3. Jalan Pelajar Kedaton, Kalianda: Rp797 Juta

Belum genap dua bulan selesai dibangun, jalan rabat beton di Dusun 07 RT 02 Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sudah mengalami retak-retak di sejumlah titik.

Jalan yang menjadi akses utama pelajar menuju SMKN 2 dan MTsN 1 Kalianda itu dikeluhkan warga. Padahal, jalan tersebut baru saja direalisasikan setelah puluhan tahun dinantikan warga.

Proyek ini dikerjakan CV. Anja Raya, Nilai Rp797.073.487, Panjang 355 meter.

Yang dipertaruhkan di sini bukan hanya anggaran, tetapi keselamatan anak-anak sekolah.

4. Way Gelam - Balinuraga, Way Panji: Rp1,98 Miliar

Salah satu yang disorot adalah CV. Dwi Baskoro, pengerjaan jalan rabat beton di Jalan Ruas Way Gelam – Balinuraga Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan, Nomor: 54/KTR/KONS-BM/DPUPR-LS/APBD/2026, Nilai Kontrak Rp1.987.842.271.

Ormas GARUDA mendesak Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama untuk mengusut tuntas perusahaan kontraktor yang terindikasi menyimpang tidak sesuai dengan mutu spesifikasi teknis dan melanggar perjanjian kontrak dengan pemerintah.

5. Simpang Polsek Kalianda - Ketang: Rp1,52 Miliar

Proyek jalan Simpang Polsek Kalianda–Ketang tersebut dikerjakan oleh CV. Betik Begawi Jejama berdasarkan Nomor Kontrak 139/KTR/KONS-BM/DPUPR-LS/APBD/2026 dengan nilai kontrak Rp1.525.186.762,00.

Permukaan hotmix disebut bergelombang dan retak di beberapa titik, berpotensi memburuk ketika memasuki musim hujan.

_Mengapa Terkesan Diam?_

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Lampung Selatan belum berhasil dikonfirmasi terkait penyebab rabat beton retak dan status masa pemeliharaan pekerjaan.

Pola “belum berhasil dikonfirmasi” yang berulang akan menciptakan kesan pemerintah tidak peduli. Padahal mungkin Dinas PUPR sedang memeriksa. Tetapi jika jawaban tidak disampaikan kepada publik, maka kekosongan itu akan diisi dengan kecurigaan.

Ada tiga kemungkinan penyebabnya.

Pertama, lemahnya pengawasan berlapis. Ada PPTK, konsultan pengawas, pengawas lapangan, dan tim PHO. Jika satu lapis lemah, masih ada tiga lapis yang bisa mengoreksi. Jika keempatnya lemah, proyek yang buruk akan lolos.

“Saya sudah menyampaikan persoalan ini melalui surat kepada Dinas PUPR Lampung Selatan. Jawaban yang saya terima menjelaskan aturan, termasuk mengenai pengambilan sampel dan pengujian slump. Namun, yang menjadi persoalan adalah penerapannya di lapangan,” ujar Zubaidi, pemerhati teknik konstruksi beton.

Aturan sudah ada. Spesifikasi sudah ada. Yang menjadi persoalan adalah penerapannya di lapangan.

Kedua, proses pengadaan yang tidak transparan. Muncul dugaan adanya pengondisian atau titipan pekerjaan kepada rekanan tertentu. Dugaan ini masih perlu pembuktian. Tetapi dugaan ini tidak akan hilang jika proses lelang tidak dibuka.

Ketiga, tidak adanya sanksi yang terlihat. Masyarakat tidak pernah melihat ada rekanan yang di-blacklist secara terbuka. Tidak pernah melihat ada konsultan yang dievaluasi secara terbuka. Padahal sanksi itu ada dalam aturan. Yang tidak ada adalah keberanian untuk menampilkannya.

_Fungsi Bupati: Penanggung Jawab APBD, Penanggung Jawab Proyek_

Secara hukum, Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Artinya, Bupati adalah penanggung jawab utama APBD. Karena proyek jalan dibiayai dari APBD, maka secara otomatis Bupati juga menjadi penanggung jawab tertinggi atas kualitas proyek tersebut.

Ini bukan berarti Bupati harus mengawasi setiap adukan beton. Itu tugas Dinas PUPR, PPTK, dan konsultan pengawas.

Tetapi ini berarti Bupati tidak dapat berkata “itu urusan dinas”. Ketika dinas gagal mengawasi, yang harus mengevaluasi dinas adalah Bupati. Ketika rekanan gagal melaksanakan pekerjaan, yang harus memerintahkan sanksi adalah Bupati. Ketika masyarakat mengeluh dan tidak mendapat jawaban, yang harus memerintahkan keterbukaan adalah Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyatakan bahwa pihaknya memahami keresahan masyarakat dan saat ini sedang memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, terutama di jalur penghubung antar desa.

“Kami mendengar dan memahami keluhan warga. Jalan adalah urat nadi perekonomian, dan kami tidak tinggal diam.”

Sikap yang mengapresiasi kritik adalah sikap yang benar. Kritik adalah cermin. Tetapi apresiasi saja tidak cukup. Apresiasi harus diikuti tindakan yang dapat dilihat, ada proyek yang dibongkar, ada rekanan yang diberi sanksi, ada pengawas yang dievaluasi, dan ada jalan yang diperbaiki dengan kualitas lebih baik.

_Solusi Jika Rekanan Mengerjakan Proyek Jelek_

Mekanismenya sudah ada dalam aturan. Yang diperlukan hanya kemauan menegakkannya.

1. Hentikan PHO jika pekerjaan belum sesuai kontrak. PHO adalah serah terima sementara. Jika pekerjaan retak, patah, atau tipis, PHO tidak boleh diberikan. Jika PHO sudah terlanjur diberikan, FHO tidak boleh diberikan sebelum perbaikan dilakukan.

2. Tegakkan masa pemeliharaan. Umumnya 180 hari setelah PHO. Selama masa itu, jika ditemukan kerusakan, rekanan wajib memperbaiki dengan biaya sendiri. Jika menolak, jaminan pemeliharaan tidak dapat dicairkan.

3. Uji independen, Core Drill dan Hammer Test. Jika ada dugaan pengurangan ketebalan, cara yang paling sah adalah uji oleh lembaga independen seperti Politeknik Negeri atau Universitas Lampung. Jika hasil sesuai spesifikasi, nama rekanan pulih. Jika tidak sesuai, rekanan tidak dapat mengelak.

4. Potong pembayaran sesuai kekurangan volume. Tidak boleh ada pembayaran 100 persen untuk pekerjaan yang hanya 70 persen kualitasnya.

5. Blacklist rekanan yang terbukti melanggar. Blacklist bukan hukuman kejam. Blacklist adalah perlindungan bagi daerah agar kerusakan yang sama tidak terulang di tempat berbeda.

6. Evaluasi PPTK, konsultan, dan pejabat terkait. Proyek yang buruk bukan hanya salah rekanan. Proyek yang buruk juga salah pengawas yang membiarkannya.

7. Buka dokumen kontrak dan RAB. Masyarakat tidak dapat mengawasi jika tidak tahu apa yang harus diawasi. Jika dokumen dibuka, setiap warga dapat menjadi pengawas.

8. Libatkan penegak hukum jika ada indikasi kerugian negara. Laporan harus disertai bukti kuat: hasil core drill, hammer test, dokumen kontrak, dan berita acara pemeriksaan. Bukan sekadar foto retakan.

_Penutup_

Ketika jalan yang baru dibangun sudah retak, yang retak bukan hanya betonnya. Yang retak adalah kepercayaan masyarakat.

Bupati telah menunjukkan komitmen membangun jalan. Anggaran Rp249,29 miliar adalah bukti komitmen itu. Tetapi komitmen akan sia-sia jika kualitas tidak dijaga.

Sebab membangun jalan yang cepat rusak sama saja dengan membuang uang rakyat dua kali, pertama untuk membangun, kedua untuk memperbaiki kembali.

Jalan yang baik tidak harus mahal. Jalan yang baik harus jujur. Jujur pada ketebalan, jujur pada mutu beton, jujur pada volume, jujur pada pengawasan, dan jujur pada pertanggungjawaban.

Masyarakat Lampung Selatan tidak menuntut jalan yang sempurna. Masyarakat hanya menuntut jalan yang sesuai dengan uang yang telah dibayarkan. Jalan yang aman dilalui anak-anak ke sekolah. Jalan yang aman dilalui petani mengangkut hasil panen.

Apabila tuntutan sederhana itu dipenuhi, kepercayaan akan kembali. Dan kepercayaan adalah modal terbesar bagi seorang pemimpin. (*)

Natar, 12 November 2026.