APEC dan Kemitraan Setara Indonesia-China. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id - Bandar Lampung - KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2026 di Shenzhen, China, bukan sebatas agenda diplomasi internasional. Pertemuan para pemimpin ekonomi kawasan Asia-Pasifik ini harus menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama strategis, memperkuat perekonomian nasional, sekaligus membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri KTT APEC pada 18–19 November 2026 bersama para pemimpin ekonomi anggota lainnya. Kehadiran tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan China, termasuk melalui rencana pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.

Di tengah perubahan ekonomi global dan persaingan geopolitik yang semakin dinamis, Indonesia perlu menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Kerja sama dengan China harus dibangun atas prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Indonesia juga perlu mencermati pengalaman pembangunan China, khususnya dalam pengembangan industri, infrastruktur, teknologi, perdagangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Tentu, setiap kebijakan dan model pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, serta karakteristik Indonesia. Belajar dari negara lain bukan berarti meniru seluruh kebijakannya, melainkan mengambil pengalaman yang relevan untuk memperkuat kepentingan bangsa sendiri.

Ada lima agenda prioritas yang perlu diperjuangkan Indonesia dalam forum APEC, yakni perdagangan dan investasi inklusif, konektivitas serta kelancaran rantai pasok, transformasi digital dan kecerdasan buatan, ketahanan pangan dan energi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Kelima agenda tersebut jangan berhenti sebagai rumusan diplomasi di atas kertas. Harus ada langkah konkret yang dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, petani, nelayan, pekerja, dunia pendidikan, dan masyarakat di daerah.

Begitu pula rencana penjajakan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan China perlu dikaji secara cermat. Kerja sama perdagangan dan investasi harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat industri dalam negeri, serta mendorong transfer teknologi.

Jangan sampai hubungan ekonomi yang semakin erat justru membuat Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri. Kita membutuhkan kemitraan yang mampu meningkatkan kemampuan produksi nasional, memperkuat daya saing pengusaha lokal, dan memberikan kesempatan yang adil bagi tenaga kerja Indonesia.

Di sinilah pentingnya keberanian pemerintah memperjuangkan kepentingan nasional dalam setiap meja perundingan. Investasi asing memang dibutuhkan, tetapi kepentingan rakyat, kedaulatan ekonomi, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan lingkungan tidak boleh dikesampingkan.

Pada akhirnya, keberhasilan KTT APEC tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya pertemuan bilateral, kesepakatan investasi, atau besarnya angka perdagangan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah kerja sama tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menekan kesenjangan, dan memperbaiki kualitas hidup rakyat.

Demi kepentingan bangsa dan negara, seluruh elemen masyarakat perlu mengawal setiap langkah diplomasi pemerintah secara konstruktif. Dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada rakyat harus berjalan beriringan dengan sikap kritis, transparansi, dan pengawasan masyarakat.

Sebab, diplomasi yang berhasil bukan cuma membuat Indonesia diperhitungkan di panggung dunia, melainkan juga memastikan rakyatnya memperoleh manfaat dari setiap kerja sama internasional.

Indonesia harus mampu bersahabat dengan semua negara, bekerja sama secara setara, dan tetap berdiri tegak memperjuangkan kepentingan nasional. Sebab, tujuan akhir pembangunan bukan hanya kejayaan ekonomi, melainkan kesejahteraaan yang dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. (*)

Bandar Lampung, 12 November 2026