Geotermal Rajabasa, Energi Bersih Atau Membuat Masalah Baru
Analisis Berita: Ketika Izin dari Pusat Bertabrakan dengan Aspirasi Adat di Kaki Rajabasa
Oleh: Syahidan Mh.
Pemimpin Redaksi Majalah dan Portal Berita Natar Agung
nataragung.id - Natar - Kopi pagi ini terasa pahit. Bukan karena gulanya kurang, tapi karena kabar dari Gunung Rajabasa makin membuat dahi berkerut.
Di satu sisi, pemerintah bilang ini proyek energi bersih. Di sisi lain, masyarakat adat bilang ini ancaman bagi ruang hidup mereka.
Lalu siapa yang benar? Mari kita seruput pelan-pelan, biar tidak tersedak oleh jargon _energi terbarukan_ dan _investasi_.
Faktanya, per hari ini konfliknya belum selesai. Pada Selasa (17/11/2026) kemarin, Forum Masyarakat Adat Segekhi Suku bahkan mendatangi Kantor UPTD KPH Way Pisang di Kalianda untuk mempertanyakan legalitas kegiatan PT Supreme Energy di Gunung Rajabasa.
Mereka datang bukan untuk ribut. Mereka datang untuk bertanya: _izinnya mana? siapa yang menerbitkan? tahapnya sudah sampai mana?_
Dan jawaban yang mereka dapat justru menambah tanda tanya. KPH Way Pisang mengakui dokumen izin itu belum diterima secara fisik oleh mereka, padahal mereka diminta memfasilitasi kegiatan penelitian itu.
Ini yang membuat Seruput Kopi kali ini harus dibedah tuntas.
_Di Era Menteri Siapa Izin Gunung Rajabasa Pertama Kali Diberikan?_
Ini pertanyaan paling sering ditanyakan warga, dan jawabannya tidak sesederhana satu nama menteri. Karena izin Rajabasa itu berlapis-lapis, seperti bawang.
* Lapis pertama, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) - Tahun 2009.
PT Supreme Energy memenangkan lelang WKP Gunung Rajabasa pada tahun 2009.
“Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dimenangkan oleh Supreme Energy pada tahun 2009. Mereka menang dengan penawaran tarif terendah sebesar 0,095 dolar AS per kWh untuk konsesi selama 30 tahun.”
Tahun 2009 itu adalah masa transisi di Kementerian ESDM. Sampai Oktober 2009, Menteri ESDM adalah Purnomo Yusgiantoro, lalu digantikan Darwin Zahedy Saleh di Kabinet Indonesia Bersatu II.
Jadi WKP-nya lahir di era itu.
* Lapis kedua: Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) dan Jaminan Pemerintah - Tahun 2012.
Pada 2 Maret 2012, pemerintah menandatangani Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) untuk PLTP Rajabasa dan Muara Laboh.
Saat itu yang menyaksikan adalah Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menteri ESDM Jero Wacik.
“Pemerintah memberi mandat kepada PT PLN (Persero) yang telah menjalin kerja sama jual beli listrik dengan konsorsium PT Supreme Energy, International Power GDF Suez dan Sumitomo Corporation.”
* Lapis ketiga: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) - April 2014
Inilah izin yang paling sensitif, karena Gunung Rajabasa adalah hutan lindung.
“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan lampu hijau kepada PT Supreme Energy dengan menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 15 hektare, pada April 2014.”
Saat itu Menteri Kehutanan adalah Zulkifli Hasan. Menariknya, setahun sebelumnya, pada Juni 2013, Zulkifli Hasan sendiri pernah mengatakan belum menandatangani izin karena menunggu persetujuan warga.
“Zulkifli belum menandatangani izin apa pun karena masih menunggu keputusan dari warga, berdasarkan hasil dari kampanye penolakan tersebut.”
Tapi pada April 2014, IPPKH itu terbit juga.
* Lapis keempat: Izin Panas Bumi - Tahun 2015.
Versi resmi perusahaan sendiri menyebut:
“Sejak penetapan wilayah kerja pada tahun 2009 dan penerbitan izin panas bumi pada tahun 2015, proyek ini telah melalui berbagai tahapan regulasi”
Tahun 2015 itu era Menteri ESDM Sudirman Said di Kabinet Kerja Presiden Jokowi.
Lapis terbaru, PPKH - 25 September 2026.
“Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) telah terbit pada 25 September 2026.”
Ini terbit di era Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Kesimpulan untuk poin ini,
Jangan lagi ada yang bilang izin Rajabasa itu hanya ulah satu menteri. Izin ini adalah warisan berantai dari 4 era pemerintahan. Setiap era menambah satu lembar izin, tapi tidak pernah menuntaskan satu pun soal persetujuan warga secara tuntas.
Itulah kenapa hari ini warga merasa seperti disodori kertas yang sudah jadi, tanpa pernah diajak bicara dari awal.
_Mengapa Saat Ini Tokoh Adat Seputaran Gunung Rajabasa Banyak yang Menolak Perpanjangan Izin?_
Penolakan ini bukan baru. Bukan juga karena warga anti pembangunan.
Penolakan ini sudah ada sejak 2013,
“Pada tahun 2013, warga setempat telah menolak proyek tersebut karena khawatir akan merusak lingkungan dan menghancurkan budaya lokal yang diwakili oleh Gunung Rajabasa.”
Dan keresahan itu disebut sudah berlangsung sejak 2012,
“Menurut perwakilan masyarakat, keresahan terkait rencana itu telah berlangsung sejak 2012.”
Lalu kenapa sekarang makin keras? Ada 5 alasan yang bisa kita baca dari sikap Forum Segekhi Suku:
* Pertama: Gunung Rajabasa Bukan Sekadar Gunung.
Bagi Segekhi Suku, Rajabasa adalah rumah leluhur, identitas budaya, dan sumber kehidupan.
“Gunung Rajabasa memiliki nilai sejarah, kebudayaan, sumber kehidupan, dan keterikatan leluhur. Mereka meminta agar rencana pengembangan geothermal tidak dilanjutkan tanpa keterbukaan informasi”
“Bagi masyarakat adat yang menyampaikan penolakan, Gunung Rajabasa bukan sekadar bentang alam atau kawasan yang memiliki potensi energi megawatt. Kawasan tersebut juga dipandang memiliki arti sakral dan vital bagi kehidupan masyarakat”
Bagi pemerintah, Rajabasa adalah angka 2 x 110 MW. Bagi warga, Rajabasa adalah nyawa.
* Kedua: Takut Sumber Air Hilang.
Ini alasan paling nyata. Warga di 5 kecamatan — Kalianda, Penengahan, Bakauheni, Palas, dan Rajabasa — hidup dari air yang bersumber dari gunung itu.
“Salah satu kekhawatiran yang disampaikan adalah kemungkinan perubahan kondisi sumber air. Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Rajabasa menyebut air penting bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kehidupan sehari-hari.”
Listrik bisa dicari dari tempat lain. Tapi kalau mata air rusak, mau minum pakai apa?
* Ketiga: Trauma Tidak Pernah Dilibatkan Secara Bermakna.
Warga merasa selama ini hanya jadi penonton. Sosialisasi ada, tapi persetujuan tidak pernah benar-benar diminta.
Buktinya, sampai November 2026 ini, mereka masih harus bertanya soal dokumen izin ke KPH Way Pisang.
“Kami datang untuk meminta kejelasan kepada pemerintah, izin apa saja yang sudah diterbitkan, siapa yang menerbitkan, serta sejauh mana tahapan dan mekanisme yang telah dilalui oleh pihak perusahaan.”
Kalau dari 2009 sampai 2026 warga masih bertanya soal izin, berarti ada yang salah dalam cara pemerintah berkomunikasi selama 17 tahun ini.
* Keempat: Izin Jalan Terus, Tapi Janji Tidak Jelas.
Pada 2014 lalu, perusahaan diwajibkan memberi lahan pengganti 100 hektare karena izin yang dipakai 50 hektare.
“Meskipun perusahaan baru menggunakan 15 hektare, tetapi izin yang diterbitkan adalah 50 hektare. Maka perusahaan wajib memberikan 100 hektare lahan di wilayah Lampung sebagai pengganti.”
Tapi sampai berita itu ditulis, perusahaan belum menunjuk wilayah penggantinya.
Bagaimana warga mau percaya pada perpanjangan izin, kalau kewajiban lama saja belum jelas penyelesaiannya?
* Kelima: Merasa Ditinggal Saat Pemerintah Malah Mempercepat Proyek.
Pada 7 Oktober 2026, Gubernur Lampung menerima audiensi PT SERB, ESDM, dan PLN. Hasilnya proyek dipercepat, pekerjaan fisik ditargetkan awal 2027.
“Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal percepatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa”
Di hari yang sama, warga yang menolak tidak ada di meja itu.
Wajar kalau pada 11 Oktober 2026, Segekhi Suku bermusyawarah dan menegaskan:
“Mereka mendesak Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, agar tidak hanya mengawal percepatan investasi energi, tetapi juga memberikan ruang dialog yang terbuka dan bermakna bagi masyarakat yang masih menyatakan keberatan”
Penolakan ini bukan soal benci listrik. Ini soal merasa tidak didengar.
_Bagaimana Seharusnya Sikap Pemprov Lampung dan Pemkab Lamsel Menyikapi Penolakan Tersebut?_
Di sinilah letak ujian kepemimpinan.
Saat ini, sikap kedua pemerintah ini terlihat tidak sinkron dan tidak tegas.
_Pemprov Lampung: Terlalu Cepat Memihak Proyek_
Pemprov sudah jelas posisinya kawal percepatan.
“Pemprov Lampung akan turut mengawal proses tersebut agar berbagai kebutuhan dan kendala di lapangan dapat ditangani melalui koordinasi antarpihak.”
Gubernur juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan masyarakat melalui komunikasi. Itu bagus. Tapi komunikasi tidak boleh hanya jadi kalimat penutup di rilis resmi. Komunikasi harus berupa jadwal dialog yang nyata, terbuka, dan melibatkan penolak, bukan hanya pendukung.
Jangan sampai Pemprov terlihat hanya jadi _event organizer_ untuk perusahaan, tapi tidak jadi _pelindung_ untuk warganya.
_Pemkab Lamsel Terlalu Lambat dan Terkesan Menghindar_
Ini yang lebih memprihatinkan. Bupati Radityo Egi Pratama sampai hari ini belum pernah duduk satu meja secara terbuka dengan Forum Segekhi Suku untuk membahas ini.
“Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama belum bisa menyampaikan secara terbuka dengan Forum Masyarakat Adat untuk menjelaskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat adat Segekhi Suku”
Bahkan surat dari DPRD ke Bupati pada 1 Oktober 2026 disebut mandek 20 hari di Bagian Protokol, tanpa kepastian audiensi.
“Surat aspirasi itu telah sampai ke Bagian Protokol Bupati.”
Padahal, dalam pertemuan dengan Vice President PT SERB pada 3 Juni 2026, Bupati sendiri mengaku masih mau mempelajari.
“Pertama, kemarin silaturahmi aja, yang kedua, kita masih mau mempelajari dulu. Kebetulan, kan, saya juga baru, saya belum tahu progresnya, dan duduk situasinya kayak apa”
Kalau Bupati masih mempelajari, kenapa tidak mempelajari sambil mendengarkan warga yang menolak? Bukankah warga itu sumber informasi terbaik tentang kondisi lapangan?
_DPRD Lamsel Sudah Membuka Pintu, Tapi Jangan Lepas Tangan_
DPRD patut diapresiasi karena sudah menggelar RDP Gabungan Komisi I, II, dan III pada 24 September 2026.
“Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi I, II dan III DPRD Lampung Selatan terkait rencana pengembangan geothermal di kawasan Gunung Rajabasa digelar Kamis (24/9/2026)”
Tapi setelah RDP, DPRD tidak boleh hanya kirim surat lalu selesai. Seperti kata aktivis muda Dhika Riandi, “kawal sampai audiensi terlaksana.”
Sikap yang seharusnya diambil Pemprov dan Pemkab adalah 3 hal:
1. Jangan Berlindung di Balik Dalih “Kewenangan Pusat”
Memang benar, izin panas bumi adalah kewenangan pusat setelah UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Tapi kewenangan perizinan pusat tidak menghapus kewajiban pemerintah daerah untuk melindungi warganya.
Pemkab dan Pemprov punya kewenangan di bidang lingkungan, tata ruang, ketentraman, perlindungan masyarakat adat, dan pengawasan sosial. Itu tidak bisa dilempar ke Jakarta.
* 2. Jangan Anggap Penolak Sebagai Penghambat Pembangunan.
Penolak bukan musuh. Mereka adalah warga negara yang dilindungi Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang pengakuan masyarakat adat dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”
* 3. Jangan Bicara Investasi Sebelum Bicara Air dan Adat.
Sebelum bicara soal 1.000 - 2.000 tenaga kerja dan 80% tenaga kerja lokal, pemerintah harus menjawab dulu 3 pertanyaan warga: Bagaimana jaminan mata air tidak rusak? Bagaimana perlindungan situs adat? Bagaimana mekanisme ganti rugi jika terjadi kerusakan?
Kalau 3 pertanyaan itu tidak dijawab, maka janji tenaga kerja hanya akan terdengar seperti janji manis menjelang proyek.
_Solusi yang Dapat Diambil Pemprov dan Pemkab Dalam Menyikapi Perpanjangan Izin_
Dalam analisis berita ini, tidak boleh hanya mengkritik. Harus memberi jalan keluar.
Ini 7 solusi konkret yang bisa diambil, tanpa harus membatalkan proyek secara sepihak, dan tanpa harus mengabaikan warga-
* Solusi 1: Moratorium Aktivitas Fisik Sampai Dialog Tuntas.
Pemprov dan Pemkab harus meminta kepada Kementerian ESDM dan PT SERB untuk menunda pekerjaan fisik awal 2027 sampai dialog dengan Segekhi Suku tuntas dan terdokumentasi.
Bukan membatalkan izin, tapi memberi jeda. Jeda 3 bulan untuk dialog jauh lebih murah daripada konflik sosial 3 tahun.
* Solusi 2: Buka Semua Dokumen Izin ke Publik (Open Data Rajabasa)
Buat satu meja informasi di Kalianda dan di Bandar Lampung yang berisi:
- Salinan WKP 2009
- Salinan IPPKH 2014
- Salinan Izin Panas Bumi 2015
- Salinan PPKH 25 September 2026
- Salinan AMDAL / Persetujuan Lingkungan
- Peta konsesi 19.250 hektare
Kalau KPH Way Pisang saja belum pegang fisik dokumennya, bagaimana warga mau percaya? Keterbukaan adalah obat pertama untuk ketidakpercayaan.
* Solusi 3: Bentuk Tim Independen Kajian Air dan Lingkungan.
Pemprov dan Pemkab jangan hanya percaya pada kajian perusahaan. Bentuk tim independen yang melibatkan:
- Universitas Lampung (Unila)
- BMKG
- DLH Provinsi dan Kabupaten
- Perwakilan masyarakat adat (5 kecamatan)
- Walhi atau akademisi lingkungan
Tugasnya memetakan semua mata air di kaki Rajabasa, membuat baseline kualitas air sebelum pengeboran, dan menyusun protokol pemantauan yang bisa diakses publik secara berkala.
Kalau hasilnya aman, warga akan lebih tenang. Kalau hasilnya berisiko, pemerintah punya dasar kuat untuk meminta revisi desain proyek.
* Solusi 4: Audiensi Tiga Pihak yang Dijadwalkan Resmi dan Terbuka.
Pemkab Lamsel harus segera menjadwalkan audiensi resmi yang dihadiri:
- Bupati Lamsel (bukan hanya perwakilan)
- Gubernur Lampung atau perwakilan yang bisa mengambil keputusan
- PT SERB
- Kementerian ESDM (via daring jika perlu)
- Forum Segekhi Suku plus kuasa hukumnya
- DPRD Lamsel dan DPRD Provinsi
Audiensi itu harus diliput media, dibuatkan notulen resmi, dan ditandatangani bersama. Jangan lagi ada audiensi yang hanya jadi janji lisan.
* Solusi 5: Perjanjian Manfaat Bagi Masyarakat Lingkar (Community Benefit Agreement).
Jangan hanya janji 80% tenaga kerja lokal yang tidak tertulis. Buat perjanjian tertulis yang mengikat, isinya:
- Berapa persen tenaga kerja dari 5 kecamatan lingkar yang wajib direkrut?
- Berapa dana tanggung jawab sosial yang wajib dialokasikan per tahun?
- Bagaimana skema listrik gratis / subsidi untuk desa lingkar?
- Bagaimana skema perlindungan mata air dan reboisasi?
Perjanjian ini harus ditandatangani Bupati, Gubernur, perusahaan, dan perwakilan adat, serta dipublikasikan.
* Solusi 6: Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat.
Pemkab Lamsel harus mempercepat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Segekhi Suku melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati, sesuai amanat Pasal 18B UUD 1945 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat.
Selama status hukum adatnya abu-abu, warga akan selalu merasa posisinya lemah di hadapan perusahaan yang punya izin dari pusat.
* Solusi 7: Buat Mekanisme Pengaduan dan Penghentian Darurat.
Buat posko pengaduan bersama di Kalianda yang bisa dihubungi warga 24 jam jika ada aktivitas pengeboran yang mencurigakan, pencemaran air, atau kerusakan lingkungan.
Dan yang paling penting buat mekanisme _stop work_ sementara jika terjadi indikasi kerusakan lingkungan, sampai ada verifikasi independen.
Ini bukan menghambat investasi. Ini justru melindungi investasi dari konflik yang lebih besar.
Pada akhirnya Geotermal itu memang energi bersih. Tapi cara mengelolanya bisa menjadi kotor kalau mengabaikan warga.
Gunung Rajabasa tidak butuh lagi janji. Gunung Rajabasa butuh kejelasan.
Pemprov Lampung jangan hanya jadi pengawal proyek. Jadilah pengawal rakyat.
Pemkab Lamsel jangan hanya jadi penonton. Jadilah penengah yang berani duduk bersama warganya.
Karena secangkir kopi di Kalianda akan terasa pahit terus, kalau setiap pagi warga harus bertanya: _hari ini gunung kami akan diapakan lagi?_ (*)
Natar, 20 November 2026.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Tinggalkan Komentar