Pajak Saya Paham. Tapi Service Charge dan Pembulatan ini Untuk Apa? Oleh: H. Komiruddin Imron

nataragung.id - Bandar Lampung - Tadi malam (Senin malam Selasa, 17/8/2026), saya makan di Ramen Express Pramuka, Bandar Lampung. Setelah selesai makan, saya pulang seperti biasa. Pagi ini saya baru sempat melihat kembali struk pembayarannya.

Saya menemukan sesuatu yang membuat saya bertanya-tanya.

Di sana tercantum:

Subtotal : Rp85.000
Service Charge : Rp8.500
PB1 : Rp9.350
Total : Rp102.850
Pembulatan : Rp150
Grand Total : Rp103.000

Kalau pajak, saya masih bisa memahami. Pajak memang bagian dari kewajiban yang dibebankan sesuai ketentuan.

Tetapi service charge membuat saya bertanya:

Bukankah ketika kita datang ke restoran, memang sudah menjadi kewajiban pihak restoran untuk melayani pembeli?

Kita membeli makanan, kemudian makanan itu disiapkan, dihidangkan, meja dilayani, dan transaksi diselesaikan. Bukankah semua itu merupakan bagian dari pelayanan yang memang menjadi konsekuensi dari harga jual yang kita bayar?

Lalu mengapa pelayanan tersebut masih dikenakan biaya tambahan?

Saya tidak sedang mempersoalkan besar kecilnya nominal Rp8.500. Bukan soal delapan ribu lima ratus rupiah.

Yang saya persoalkan adalah cara berpikir di balik biaya tersebut.

Kalau memang ada service charge, sebaiknya informasi itu disampaikan dengan sangat jelas sejak awal, sehingga konsumen tahu bahwa harga yang tertera pada menu belum merupakan harga akhir.

Begitu pula dengan istilah “pembulatan” Rp150.

Saya jadi berpikir:
Kenapa harga dan sistem kasir tidak dibuat sedemikian rupa sehingga konsumen membayar angka yang sudah pasti, tanpa harus ada pembulatan tambahan?

Memang, Rp150 bukan jumlah yang besar.

Tetapi persoalannya bukan pada besar kecilnya uang.

Persoalannya adalah prinsip transparansi.

Jika satu pembeli membayar Rp150 lebih, mungkin terasa tidak berarti. Tetapi jika ada ratusan pembeli setiap hari, tentu angka kecil itu juga menjadi angka yang tidak kecil.

Karena itu, sebagai konsumen saya berhak bertanya:

Apakah service charge itu memang wajib?
Apakah pembulatan itu memang diperlukan?
Apakah semuanya sudah diinformasikan secara transparan sebelum konsumen melakukan pembelian?

Saya tidak ingin buru-buru menyebutnya pungli, karena istilah tersebut memiliki konsekuensi hukum dan tidak tepat digunakan hanya berdasarkan kesan pribadi.

Tetapi kalau ada biaya tambahan yang tidak dipahami konsumen, tidak dijelaskan dengan terang, atau terasa seperti muncul begitu saja di akhir transaksi, maka menurut saya wajar apabila konsumen merasa keberatan dan mempertanyakannya.

Sebab menjadi konsumen bukan berarti kita hanya punya kewajiban membayar.

Kita juga punya hak untuk mengetahui dengan jelas: uang yang kita bayarkan itu untuk apa.

Transparansi harga adalah bagian dari pelayanan.

Dan pelayanan yang baik bukan hanya bagaimana makanan disajikan dengan ramah, tetapi juga bagaimana konsumen membayar dengan rasa nyaman, jelas, dan tanpa tanda tanya.

Bukan soal Rp150.
Bukan pula soal Rp8.500.
Ini soal keterbukaan.

Karena bagi konsumen,
harga yang jelas adalah bentuk penghargaan. (*)