Perundungan Administratif dan Motivasi Belajar Siswa Perspektif Psikologi Pendidikan
Oleh: Dr. Aguswan Khotibul Umam, S. Ag., MA
Dosen UIN Jurai Siwo Lampung
nataragung.id - Metro - Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan proses memanusiakan manusia. Sekolah semestinya menjadi lingkungan yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensinya tanpa diskriminasi. Akan tetapi, fenomena dugaan pungutan berkedok sumbangan serta tindakan perundungan admintstratif pada siswa dengan mengumunkan tunggakan pembayaran sekolah siswa menjadi pengingat bahwa persoalan administratif dapat berkembang menjadi persoalan psikologis terutama faktor motivasi belajar siswa.
Dalam perspektif psikologi pendidikan, kondisi ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat memengaruhi pengalaman belajar peserta didik. Tekanan ekonomi dapat menimbulkan kecemasan, rasa rendah diri, dan ketidaknyamanan sosial. Ketika persoalan tersebut diperkuat dengan pengumuman tunggakan atau teguran verbal di hadapan teman-temannya, siswa berpotensi mengalami social shaming, yaitu pengalaman dipermalukan secara sosial. Fenomena ini perlu mendapat perhatian karena siswa bukan pihak yang bertanggung jawab atas seluruh kondisi keuangan keluarganya. Oleh sebab itu, penyelesaian administrasi sekolah harus tetap mempertimbangkan kondisi psikologis dan martabat peserta didik.
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 11: "وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ" Artinya: "Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain." Ayat ini menegaskan bahwa merendahkan dan mempermalukan orang lain bertentangan dengan prinsip kemuliaan akhlak, termasuk dalam hubungan pendidik dan peserta didik.
_Tekanan Ekonomi dan Perundungan Administratif_
Tekanan ekonomi keluarga dapat memengaruhi kesiapan psikologis siswa dalam mengikuti pembelajaran. Anak yang mengetahui orang tuanya mengalami kesulitan membayar kebutuhan sekolah mungkin merasakan kekhawatiran, malu, bahkan merasa dirinya berbeda dari teman-temannya. Situasi menjadi lebih berat apabila sekolah memperlihatkan informasi tunggakan secara terbuka atau memberikan teguran yang merendahkan.
Menurut Maslow (1943), dalam teori hierarki kebutuhan, kebutuhan rasa aman merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang memengaruhi perkembangan individu. Dalam konteks pendidikan, siswa membutuhkan rasa aman secara fisik maupun psikologis sebelum dapat mengoptimalkan potensi belajarnya. Ketika lingkungan sekolah justru menjadi sumber ancaman, perhatian siswa dapat bergeser dari kegiatan belajar menuju upaya menghindari rasa malu dan tekanan sosial. Selain itu, Edmondson (2020), melalui pengembangan konsep psychological safety, menekankan pentingnya lingkungan yang memungkinkan individu merasa aman untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan melakukan kesalahan tanpa takut dipermalukan. Dalam lingkungan pendidikan, rasa aman psikologis membantu siswa membangun keberanian bertanya, berinteraksi, dan mencoba hal baru. Dengan demikian, perundungan administratif bukan sekadar persoalan komunikasi yang kurang tepat, melainkan berpotensi merusak hubungan psikologis antara siswa dan sekolah.
_Motivasi Belajar dan Perkembangan Psikologis Siswa_
Motivasi belajar sangat dipengaruhi oleh pengalaman emosional dan lingkungan sosial peserta didik. Ryan dan Deci (2020), melalui Self-Determination Theory, menjelaskan tiga kebutuhan psikologis dasar, yaitu otonomi (autonomy), kompetensi (competence), dan keterhubungan sosial (relatedness). Ketiganya berperan penting dalam membangun motivasi intrinsik. Ketika siswa merasa malu akibat persoalan ekonomi keluarga, kebutuhan keterhubungan sosial dapat terganggu. Siswa mungkin merasa tidak diterima, kehilangan kepercayaan diri, dan menganggap sekolah sebagai lingkungan yang tidak bersahabat. Akibatnya, motivasi belajar berpotensi menurun, partisipasi kelas berkurang, bahkan muncul kecenderungan menghindari sekolah.
Dampak lainnya adalah terbentuknya persepsi negatif terhadap diri sendiri. Siswa dapat menginternalisasi pengalaman dipermalukan menjadi keyakinan bahwa dirinya tidak berharga atau menjadi beban bagi keluarga dan sekolah. Dalam jangka panjang, pengalaman tersebut berpotensi mengganggu perkembangan konsep diri dan kesejahteraan psikologis. Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan martabat manusia. Rasulullah SAW bersabda: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini memberikan landasan etis bahwa tindakan pendidikan tidak seharusnya menimbulkan kemudaratan psikologis bagi peserta didik.
_Membangun Lingkungan Belajar yang Aman dan Inklusif_
Menghadapi persoalan tersebut, sekolah perlu mengembangkan pendekatan pendidikan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan psikologis siswa. Penyelesaian tunggakan administrasi hendaknya dilakukan melalui komunikasi pribadi dengan orang tua, bukan dengan mempermalukan anak di hadapan teman-temannya. Sekolah juga perlu menyediakan mekanisme keringanan, bantuan pendidikan, dan pendampingan bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi.
Ryan dan Deci (2020) menegaskan bahwa motivasi intrinsik dan kesejahteraan psikologis peserta didik berkembang ketika lingkungan pendidikan mendukung kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Artinya, guru perlu membangun relasi yang menghargai siswa, memberikan dukungan emosional, serta menciptakan suasana belajar yang tidak mengancam harga diri anak.
Dalam perspektif Islam, pendekatan tersebut sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW tentang kasih sayang. Beliau bersabda: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ
Artinya: "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut mengingatkan bahwa pendidikan harus dilandasi kasih sayang, bukan ancaman dan penghinaan. Guru memang memiliki tanggung jawab mendisiplinkan siswa, tetapi kedisiplinan tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap martabat peserta didik.
Sekolah juga perlu membedakan tanggung jawab administratif orang tua dengan hak pendidikan anak. Keterbatasan ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengurangi kesempatan belajar, mengucilkan, atau memberikan perlakuan diskriminatif kepada siswa. UNESCO (2021) melalui Global Education Monitoring Report menekankan pentingnya pemerataan akses dan pembiayaan pendidikan agar kelompok ekonomi lemah tidak semakin tertinggal. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari capaian akademik dan tertibnya administrasi, tetapi juga dari kemampuan sekolah menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghargai kemanusiaan.
Akhirya penting untuk dipahami bahwa tekanan ekonomi dan perundungan administratif merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam kajian psikologi pendidikan. Siswa yang mengalami tekanan dan penghinaan berpotensi kehilangan rasa aman, kepercayaan diri, serta motivasi belajar. Oleh karena itu, sekolah harus mengedepankan pendekatan humanis, empati, dan perlindungan psikologis dalam menyelesaikan persoalan administrasi. Pendidikan sejatinya bukan tempat menghukum anak atas keterbatasan ekonomi keluarganya, melainkan ruang untuk membangun harapan, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Sekolah yang baik bukan hanya mampu mencetak siswa berprestasi, tetapi juga mampu menjaga martabat setiap peserta didiknya. (*)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Tinggalkan Komentar