Status Anak Krakatau Turun, Pemkab Lamsel Justru Perketat Kesiapsiagaan Bencana

nataragung.id - Kalianda - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat sistem respons bencana. Pembenahan data kebencanaan, kesiapan sarana evakuasi, hingga penguatan komunikasi lintas sektor menjadi fokus utama, mengingat Lampung Selatan memiliki 240 kilometer garis pantai yang berhadapan langsung dengan ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau dan tsunami.

Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rencana Aksi Menghadapi Erupsi Gunung Anak Krakatau dan Tsunami di Ruang Pusdalops PB Kantor BPBD Lampung Selatan, Kamis (24/9/2026).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan, M. Darmawan, menegaskan kesiapsiagaan tidak boleh kendor meski status gunung turun.

"Kita berharap rakor seperti ini bisa dilaksanakan setiap minggu, sehingga kewaspadaan kita tetap meningkat," ujar Darmawan.

Diketahui, status aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini telah turun dari Level III Siaga menjadi Level II Waspada. Namun menurutnya, penurunan status bukan alasan untuk lengah, justru momentum untuk memperkuat kesiapan agar respon bisa cepat dan terkoordinasi saat darurat.

Fokus utama yang dibahas adalah pemutakhiran data kebencanaan. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Selatan, Maturidi, menyebut BPBD telah menyiapkan format pendataan seragam untuk semua kecamatan.

"Data ini harus kita lengkapi selagi kondisi masih normal, sehingga ketika terjadi bencana kita sudah mengetahui jumlah masyarakat, jalur evakuasi, titik kumpul dan lokasi pengungsian yang akan digunakan," kata Maturidi.

Data yang dihimpun meliputi desa berpotensi terdampak, jumlah KK dan jiwa, jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi pengungsian, hingga dokumentasi lapangan.

Selain data, penguatan komunikasi darurat juga diprioritaskan. BPBD akan memasang rig radio komunikasi di tujuh kecamatan pesisir yakni Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, dan Sragi.

Kesiapan lokasi evakuasi turut dievaluasi. Hasil cek lapangan masih menemukan kerusakan seperti atap bocor dan fasilitas MCK yang perlu perbaikan. Perangkat daerah pemilik bangunan evakuasi diminta segera membenahi.

Rakor juga menyepakati pemetaan sumber daya lintas sektor, termasuk peralatan berat, agar bisa segera dimobilisasi saat darurat dengan mekanisme yang jelas.

Sebagai tindak lanjut, BPBD akan menggelar _tabletop exercise_ atau simulasi di atas meja untuk menguji pembagian tugas dan alur komunikasi antar instansi, sebelum simulasi lapangan.

Melalui langkah ini, Pemkab berharap kesiapsiagaan bencana di Lampung Selatan semakin terkoordinasi dan mampu melindungi masyarakat secara cepat saat kondisi darurat terjadi. (mara-kmf)