Adat Lampung Bukan Dekorasi Gedung Pemerintahan. Oleh: Mohammad Medani Bahagianda *)

nataragung.id – Bandar Lampung – Tabik pun, sanak sai dija.
Di sebuah kampung di lereng Bukit Barisan, hiduplah seorang pemuda bernama Ragam. Ia lahir di Bandarlampung, fasih berbahasa gaul dunia maya, tetapi bisu akan bahasa adat leluhurnya. Suatu malam, setelah melihat foto kakeknya mengenakan siger di laman media sosial, kerinduan aneh menyergapnya. Ia pun pulang ke kampung ayahnya di wilayah Pepadun.
Di sesat, balai adat milik pamannya, seorang tetua bernama Ki Ratu Penengahan sedang membetulkan anyaman tikar tua. Ragam bertanya polos, “Kek, bukankah adat ini sudah usang? Apa gunanya bagi kami yang hidup di zaman start-up dan artificial intelligence?”
Sang tetua tidak langsung menjawab. Ia mengajak Ragam berkeliling. Mereka menyusuri sawah yang sedang disebambangan, panen bersama. Di sana, pemuda-pemuda dari marga berbeda bekerja sama memindahkan hasil bumi. Mereka mengunjungi rumah keluarga Saibatin di tepi pantai, melihat seorang ibu muda yang meski bekerja sebagai akuntan, tetap menyiapkan cetak khadis untuk tetangga yang sakit.
Ki Ratu kemudian membuka peti kayu usang. Dari dalamnya, ia mengeluarkan daluang, naskah kulit kayu yang rapuh. “Ini tambo marga kita,” ujarnya. “Dengarkan kisah Si Pahit Lidah, leluhur Pubian. Bukan tentang sihir, nak, tapi tentang kekuatan kata-kata yang bisa memuliakan atau menghancurkan. Itulah piil pesenggiri-mu yang sebenarnya.”

Kisah Ragam ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah cermin dari apa yang terjadi hari ini di Sai Bumi Ruwa Jurai.
Saya pernah menghadiri sebuah perayaan adat besar di Lampung Tengah. Gubernur hadir. Para punyimbang lengkap. Tari Cangget Agung dibawakan dengan megah. Dalam sambutannya, sang pemimpin daerah menegaskan komitmen melestarikan budaya. Kalimatnya indah: adat adalah jati diri, adat adalah fondasi pembangunan.
Semua bertepuk tangan. Lalu acara selesai. Panggung dibongkar.
Pertanyaan sederhana muncul di benak saya: setelah ini, apa?
Apakah ada anggaran untuk mendokumentasikan prosesi yang baru saja kita saksikan? Apakah ada program pelatihan bagi generasi muda untuk memainkan alat musik tradisional? Apakah ada guru adat yang digaji untuk mengajari anak-anak tentang marga dan gelar?
Ataukah kita hanya akan menunggu acara besar berikutnya, lalu berpidato lagi?

Di sinilah ironi itu terjadi. Pemerintah Provinsi Lampung rajin menempatkan kebudayaan sebagai “pilar utama” dalam visi pembangunan. Gubernur menyerukan agar generasi muda memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan budaya. Tapi seruan itu berhenti di layar ponsel dan panggung selebrasi. Ia tidak turun menjadi kurikulum, menjadi gaji guru, menjadi buku yang bisa dibaca anak sekolah.
Yang kita saksikan bukan pelestarian. Yang kita saksikan adalah dekorasi.

Orang Lampung mengenal falsafah Piil Pesenggiri. Harga diri. Kehormatan. Ia bukan sekadar kata yang diucapkan di atas panggung.
Para akademisi yang meneliti falsafah ini menemukan bahwa nilai-nilai Piil Pesenggiri, Bejuluk Adok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan, mengandung nilai filosofi Ketuhanan, Kemanusiaan, Keadilan, Persatuan, dan Kerakyatan. Nilai-nilai ini paralel dengan ajaran Islam. Ia bukan tandingan agama. Ia adalah kearifan lokal yang selaras dengan syariat.
Tapi lihatlah apa yang terjadi pada Adok, gelar kehormatan itu.
Seorang peneliti budaya Lampung, Novri Rahman, mengkritik keras tren pemberian gelar adat secara instan. Seorang tokoh nasional datang, disambut, lalu dalam hitungan jam sudah mengenakan pakaian adat lengkap dengan gelar kehormatan. Foto menyebar. Berita ditulis. Tokoh itu pun pergi ke agenda berikutnya.
Novri menyebut fenomena ini sebagai komodifikasi. Sesuatu yang sakral dialihfungsikan menjadi instrumen kepentingan pragmatis. “Nilai intrinsik adok tidak hilang seketika, tetapi ia terkikis perlahan,” katanya. “Dan erosi itulah yang berbahaya”.
Jika Adok bisa diberikan dalam beberapa jam, apa artinya gelar itu bagi seorang punyimbang yang menghabiskan puluhan tahun mengabdi pada masyarakatnya? Jika Juluk-Adok direduksi menjadi sesi foto, bagaimana generasi muda akan memahami bahwa gelar adalah tanggung jawab, bukan sekadar hiasan?
Ketika kritik disampaikan, jawaban yang muncul sering kali sama: “Tidak ada dana.”
Kalimat ini sudah menjadi mantra. Setiap kali ada pertanyaan mengapa pelestarian adat tidak berjalan, mantra itu diucapkan. Tapi mari kita jujur.
Dana untuk perayaan Begawi yang megah selalu ada. Dana untuk membeli kain tapis bagi pejabat selalu tersedia. Dana untuk menghadirkan artis ibu kota di panggung budaya tidak pernah kosong.
Yang tidak ada bukanlah dana. Yang tidak ada adalah prioritas.
Jika kita menghitung berapa uang yang dihabiskan untuk selebrasi adat dalam setahun, mungkin jumlahnya cukup untuk membiayai satu tahun penuh program pendidikan budaya di sepuluh sekolah. Tapi selebrasi lebih menarik. Selebrasi bisa difoto. Selebrasi bisa masuk berita. Selebrasi bisa diklaim sebagai bukti keberpihakan.
Program pendidikan tidak begitu. Ia berjalan lambat. Hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Tidak ada yang bisa memotong pita di depan gedung sekolah karena sebuah kurikulum baru saja dimulai.
Maka kita memilih yang mudah. Kita memilih dekorasi.
Mari kita renungkan Sakai Sambayan sejenak. Gotong royong.
Jika kita benar-benar mengamalkannya, apakah mungkin kita membiarkan para sesepuh adat menyimpan pengetahuan tentang marga dan tata cara upacara hanya di kepala mereka, tanpa pernah didokumentasikan?

Saya pernah bertemu seorang punyimbang tua di Pesisir Barat. Ia tahu betul urutan prosesi Sebambangan dalam adat Saibatin. Usianya tujuh puluhan. Saya bertanya: apakah ada yang mencatat semua ini? Ia tersenyum. “Anak-anak sibuk kerja, Sanak. Mereka tidak sempat belajar hal-hal begini.”
Di sinilah ironi itu terjadi. Kita berpidato tentang Juluk-Adok, tentang pentingnya gelar dan kehormatan. Tapi kita membiarkan orang yang memegang pengetahuan tentang gelar itu pergi tanpa mewariskan apa-apa.
Padahal, ada contoh yang bisa kita ikuti. Mohammad Medani Bahagianda, yang bergelar Dalom Putekha Jaya Makhga, telah menulis seri buku tentang kekayaan budaya Lampung Saibatin. Ia juga menulis tentang asal-usul marga, tentang sumpah Uppu-Tuyuk, tentang adat Pepadun dan Saibatin. Karyanya membuktikan bahwa pengetahuan adat bisa didokumentasikan dengan cara yang hidup, bukan sekadar arsip akademis yang berdebu.
Tapi satu orang tidak cukup. Dibutuhkan kerja kolektif. Dibutuhkan Sakai Sambayan yang nyata, bukan sekadar kata di banner.

Ada yang berbisik bahwa menjaga adat terlalu keras bisa menjauhkan seseorang dari agama. Bisikan ini keliru.
Para ulama dan tokoh adat di Lampung sudah lama menunjukkan bahwa keduanya berjalan seiring. Nemui Nyimah adalah cerminan ajaran Islam tentang memuliakan tamu. Sakai Sambayan adalah wujud ta’awun, saling menolong dalam kebaikan. Nengah Nyappur mengajarkan kita untuk tidak memutus silaturahmi.
Bahkan Piil Pesenggiri sendiri, jika dipahami dengan benar, bukanlah kesombongan. Ia adalah kesadaran bahwa diri ini punya harga, dan harga itu dijaga dengan menjaga perilaku. Seorang Muslim yang baik adalah orang yang menjaga harga dirinya dari perbuatan tercela.
Di titik ini, adat dan agama bukan hanya tidak bertentangan. Mereka saling menguatkan.
Yang perlu kita waspadai bukanlah adatnya. Yang perlu kita waspadai adalah mereka yang menggunakan adat sebagai tameng untuk kepentingan pribadi, lalu berlindung di balik kata “tradisi” ketika dikritik.
Apa yang Seharusnya Terjadi
Jika seorang Gubernur benar-benar ingin menyelamatkan budaya Lampung, ia tidak perlu berpidato panjang. Ia cukup melakukan beberapa hal sederhana, dan hasilnya bisa diukur.

Pertama, gaji untuk guru bahasa dan budaya Lampung di sekolah-sekolah. Bukan hanya instruksi “gunakan bahasa Lampung pada hari Kamis.” Instruksi tanpa guru yang terlatih dan dibayar dengan layak hanyalah formalitas.
Kedua, dokumentasi serius yang bisa diakses publik. Rekaman audio para punyimbang yang menjelaskan tata cara adat. Video prosesi yang dilengkapi penjelasan. Buku-buku yang ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami.
Ketiga, regenerasi yang nyata. Bukan hanya melibatkan anak muda sebagai penari di panggung, lalu melupakan mereka setelah acara selesai. Beri mereka ruang untuk belajar, untuk bertanya, untuk berlatih, dan pada akhirnya untuk menjadi penjaga adat itu sendiri.
Keempat, anggaran yang jelas dan bisa diaudit. Bukan janji “akan ada dana.” Tapi angka yang tertulis di dokumen resmi, yang bisa diperiksa siapa saja.

Tabik Penutup
Saya mencintai adat Lampung. Saya mencintai cara orang tua saya menyambut tamu dengan Nemui Nyimah yang tulus. Saya mencintai suara cangget yang menggetarkan dada. Saya mencintai bahasa yang saya dengar sejak kecil.
Justru karena cinta itu, saya tidak mau melihatnya mati perlahan sementara orang-orang sibuk berpidato tentang betapa pentingnya ia hidup.
Pidato tidak akan menyelamatkan budaya. Selebrasi tidak akan menyelamatkan budaya. Yang menyelamatkan budaya adalah kerja. Kerja yang membosankan, kerja yang tidak selalu terlihat, kerja yang hasilnya baru bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti.
Adat Lampung bukan dekorasi gedung pemerintahan. Ia adalah pengetahuan yang hidup, yang harus diwariskan dari tangan ke tangan, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi.
Mari kita berhenti mengukur komitmen dari panjangnya tepuk tangan. Mari kita mulai mengukurnya dari jumlah guru yang digaji, jumlah buku yang ditulis, jumlah anak muda yang benar-benar tahu cara melakukan prosesi adat, bukan sekadar tahu namanya.
Tabik puun.

Daftar Pustaka
1. Bahagianda, Mohammad Medani (Dalom Putekha Jaya Makhga). Seri Kekayaan Budaya Lampung Saibatin. Hatipena.
2. Bahagianda, Mohammad Medani (Dalom Putekha Jaya Makhga). Asal Muasal Marga Way Lima Kabupaten Pesawaran. Hatipena.
3. Bahagianda, Mohammad Medani (Dalom Putekha Jaya Makhga). Sejarah dan Asal-Usul Marga Pubian Bukuk Jadi. Nataragung.
4. Bahagianda, Mohammad Medani (Dalom Putekha Jaya Makhga). Sumpah Uppu-Tuyuk Pubian Bukuk Jadi dan Buay Beliuk. Nataragung.
5. Baharudin, M. “Aksiologi Religiusitas Islam Pada Falsafah Hidup Etnis Lampung Dalam Perspektif Akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.” Jurnal Penelitian Keagamaan (Walisongo), 2019.
6. Kalifah, Diah Rizki Nur, dan Nurul Hidayah. “Pendekatan Antropologi Pada Piil Pesenggiri Masyarakat Islam Lampung Pepadun.” Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, vol. 7, no. 2, 2021, hlm. 55–76.

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.