Pidato tentang Budaya Tidak Akan Menyelamatkan Budaya. Oleh: Mohammad Medani Bahagianda *)

nataragung.id – Bandar Lampung – Tabik pun, sanak sai dija.
Ada satu kisah yang sering saya dengar dari para punyimbang di kampung. Alkisah, seorang bangsawan muda diundang ke acara adat besar. Ia berdiri di depan ratusan orang, memakai kain tapis paling mahal, dan berpidato panjang tentang betapa agungnya adat Lampung. 
Kata-katanya mengalir seperti air Way Sekampung. Penonton bertepuk tangan, para sesepuh mengangguk. Tapi selepas acara, ketika hujan turun dan atap rumah adat bocor, tak seorang pun dari mereka yang datang membawa genteng. Sang bangsawan muda itu sudah pulang ke rumahnya, sibuk memamerkan foto-foto di media sosial.
Kisah ini bukan tentang satu orang. Ini tentang kita semua.
Saya pernah menghadiri sebuah perayaan adat di Lampung Tengah. Gubernur hadir, para penyimbang lengkap, tari Cangget Agung dibawakan dengan megah. Dalam sambutannya, sang pemimpin daerah menegaskan komitmen melestarikan budaya. Kalimatnya indah: adat adalah jati diri, adat adalah fondasi pembangunan. Semua bertepuk tangan.
Lalu acara selesai. Panggung dibongkar. Dan pertanyaan sederhana muncul di benak saya: setelah ini, apa?
Apakah ada anggaran untuk mendokumentasikan prosesi adat yang baru saja kita saksikan? Apakah ada program pelatihan bagi generasi muda untuk memainkan alat musik tradisional? Apakah ada kurikulum yang serius mengajarkan bahasa Lampung, bukan sekadar sehari dalam seminggu? Apakah ada guru adat yang digaji untuk mengajari anak-anak tentang marga dan gelar?
Ataukah kita hanya akan menunggu acara besar berikutnya, lalu berpidato lagi?

Saya bukan orang yang anti-pidato. Pidato punya tempatnya. Tapi pidato tanpa program adalah janji tanpa isi. Ia seperti pohon yang rimbun daunnya tetapi tak berakar. Angin sedikit saja, tumbang.
Ketika kritik disampaikan, jawaban yang muncul sering kali sama: “Tidak ada dana.”
Kalimat ini sudah menjadi semacam mantra. Setiap kali ada pertanyaan mengapa pelestarian adat tidak berjalan, mantra itu diucapkan. Tapi mari kita jujur. Dana untuk perayaan Begawi yang megah selalu ada. Dana untuk membeli kain tapis bagi pejabat selalu tersedia. Dana untuk menghadirkan artis ibu kota di panggung budaya tidak pernah kosong.
Yang tidak ada bukanlah dana. Yang tidak ada adalah prioritas.
Jika kita menghitung berapa banyak uang yang dihabiskan untuk selebrasi adat dalam setahun, mungkin jumlahnya cukup untuk membiayai satu tahun penuh program pendidikan budaya di sepuluh sekolah. Tapi selebrasi lebih menarik. Selebrasi bisa difoto. Selebrasi bisa masuk berita. Selebrasi bisa diklaim sebagai bukti keberpihakan.
Program pendidikan tidak begitu. Ia berjalan lambat. Hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Tidak ada yang bisa memotong pita di depan gedung sekolah karena sebuah kurikulum baru saja dimulai.
Maka kita memilih yang mudah. Kita memilih pidato.

Orang Lampung mengenal falsafah Piil Pesenggiri. Harga diri. Kehormatan. Ia bukan sekadar kata yang diucapkan di atas panggung. Ia adalah cara hidup.
Ada empat tiang yang menopangnya. Nemui Nyimah: keramahan, saling memberi. Nengah Nyappur: keterbukaan, kemampuan bersosialisasi. Sakai Sambayan: gotong royong. Dan Juluk-Adok: gelar kehormatan yang harus dijaga dengan perbuatan, bukan hanya dengan nama.
Coba renungkan Sakai Sambayan sejenak. Gotong royong. Jika kita benar-benar mengamalkannya, apakah mungkin kita membiarkan para sesepuh adat menyimpan pengetahuan tentang marga dan tata cara upacara hanya di kepala mereka, tanpa pernah didokumentasikan? Jika kita benar-benar bergotong royong, bukankah seharusnya ada orang-orang yang duduk bersama, mencatat, merekam, menuliskan warisan itu agar tidak hilang ketika para penjaga pengetahuan itu wafat?

Saya pernah bertemu seorang punyimbang tua di Pesisir Barat. Ia tahu betul urutan prosesi Sebambangan dalam adat Saibatin, tahu siapa yang harus bicara lebih dulu, tahu apa yang tidak boleh diucapkan. Usianya tujuh puluhan. Saya bertanya: apakah ada yang mencatat semua ini? Ia tersenyum. “Anak-anak sibuk kerja, Sanak. Mereka tidak sempat belajar hal-hal begini.”
Di sinilah ironi itu terjadi. Kita berpidato tentang Juluk-Adok, tentang pentingnya gelar dan kehormatan. Tapi kita membiarkan orang yang memegang pengetahuan tentang gelar itu pergi tanpa mewariskan apa-apa. Gelar tetap ada di atas kertas. Maknanya menguap.
Ada yang berbisik bahwa menjaga adat terlalu keras bisa menjauhkan seseorang dari agama. Bisikan ini keliru. Dan ia berbahaya karena membuat orang merasa harus memilih antara menjadi orang Lampung yang baik atau menjadi Muslim yang baik.
Padahal, para ulama dan tokoh adat di Lampung sudah lama menunjukkan bahwa keduanya berjalan seiring. Nemui Nyimah adalah cerminan dari ajaran Islam tentang memuliakan tamu. Sakai Sambayan adalah wujud dari ta’awun, saling menolong dalam kebaikan. Nengah Nyappur mengajarkan kita untuk tidak memutus tali silaturahmi, untuk terbuka, untuk hidup bersama dengan damai.
Bahkan Piil Pesenggiri sendiri, jika dipahami dengan benar, bukanlah kesombongan. Ia adalah kesadaran bahwa diri ini punya harga, dan harga itu dijaga dengan menjaga perilaku. Seorang Muslim yang baik adalah orang yang menjaga harga dirinya dari perbuatan tercela. Di titik ini, adat dan agama bukan hanya tidak bertentangan. Mereka saling menguatkan.

Yang perlu kita waspadai bukanlah adatnya. Yang perlu kita waspadai adalah mereka yang menggunakan adat sebagai tameng untuk kepentingan pribadi, lalu berlindung di balik kata “tradisi” ketika dikritik. Adat yang sejati tidak pernah melindungi kemalasan. Adat yang sejati menuntut kerja.
Apa yang Seharusnya Terjadi
Jika seorang Gubernur benar-benar ingin menyelamatkan budaya Lampung, ia tidak perlu berpidato panjang. Ia cukup melakukan beberapa hal sederhana, dan hasilnya bisa diukur.
Pertama, gaji untuk guru bahasa dan budaya Lampung di sekolah-sekolah. Bukan hanya instruksi “gunakan bahasa Lampung pada hari Kamis.” Instruksi tanpa guru yang terlatih dan dibayar dengan layak hanyalah formalitas. Bahasa tidak bisa dihidupkan dengan satu hari dalam seminggu. Ia hidup karena dipakai setiap hari, oleh orang-orang yang benar-benar bisa mengajarkannya.
Kedua, dokumentasi serius. Bukan dokumentasi untuk arsip yang berdebu. Dokumentasi yang bisa diakses publik. Rekaman audio para punyimbang yang menjelaskan tata cara adat. Video prosesi yang dilengkapi penjelasan. Buku-buku yang ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami, bukan bahasa akademis yang hanya bisa dibaca oleh lingkaran kecil di kampus. Karya seperti yang ditulis oleh Mohammad Medani Bahagianda, dengan gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, adalah contoh bahwa pengetahuan adat bisa disampaikan dengan cara yang hidup dan bisa dinikmati banyak orang.
Ketiga, regenerasi yang nyata. Bukan hanya melibatkan anak muda sebagai penari di panggung, lalu melupakan mereka setelah acara selesai. Tapi memberi mereka ruang untuk belajar, untuk bertanya, untuk berlatih, dan pada akhirnya untuk menjadi penjaga adat itu sendiri. Beri mereka beasiswa untuk mempelajari adat dari para sesepuh. Beri mereka panggung untuk menciptakan karya baru yang berakar pada tradisi lama. Budaya tidak bertahan dengan dibekukan. Ia bertahan dengan terus ditafsirkan ulang oleh generasi baru.
Keempat, anggaran yang jelas dan bisa diaudit. Bukan janji “akan ada dana.” Tapi angka yang tertulis di dokumen resmi, yang bisa diperiksa oleh siapa saja. Jika dana untuk selebrasi bisa dicairkan dalam hitungan hari, dana untuk pendidikan budaya seharusnya juga bisa.

Saya mencintai adat Lampung. Saya mencintai cara orang tua saya menyambut tamu dengan Nemui Nyimah yang tulus. Saya mencintai suara cangget yang menggetarkan dada. Saya mencintai bahasa yang saya dengar sejak kecil, yang kini semakin jarang saya dengar di jalanan.
Justru karena cinta itu, saya tidak mau melihatnya mati perlahan sementara orang-orang sibuk berpidato tentang betapa pentingnya ia hidup.
Pidato tidak akan menyelamatkan budaya. Selebrasi tidak akan menyelamatkan budaya. Yang menyelamatkan budaya adalah kerja. Kerja yang membosankan, kerja yang tidak selalu terlihat, kerja yang hasilnya baru bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti.

Para punyimbang yang saya hormati, para pejabat yang saya hormati, sanak semua yang hadir di sini. Mari kita berhenti mengukur komitmen dari panjangnya tepuk tangan. Mari kita mulai mengukurnya dari jumlah guru yang digaji, jumlah buku yang ditulis, jumlah anak muda yang benar-benar tahu cara melakukan prosesi adat, bukan sekadar tahu namanya.
Adat Lampung tidak butuh pidato lagi. Ia butuh orang-orang yang mau turun tangan.
Tabik puun.

Daftar Pustaka
1. Bahagianda, Mohammad Medani (Dalom Putekha Jaya Makhga). Seri Kekayaan Budaya Lampung Saibatin. Hatipena.
2. Bahagianda, Mohammad Medani (Dalom Putekha Jaya Makhga). Asal Muasal Marga Way Lima Kabupaten Pesawaran. Hatipena.
3. Baharudin, M. “Aksiologi Religiusitas Islam Pada Falsafah Hidup Etnis Lampung Dalam Perspektif Akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.” Jurnal Penelitian Keagamaan (Walisongo), 2019.
4. Muzakki, Ahmad. “Introducing Local Genius-Based Harmony Education (Piil Pesenggiri) Among The Indigenous People Of Lampung.” 2017.

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.