Jangan Tunggu Bahasa Lampung Hilang Baru Pemerintah Bertindak. Oleh: Mohammad Medani Bahagianda *)

nataragung.id – Bandar Lampung – Tabik pun. Tabik puun.
Mari sekalian duduk di beranda ini. Angin sore sedang berhembus pelan, membawa aroma tanah basah habis hujan.
Dahulu, di sebuah tiyuh di kaki perbukitan, hiduplah seorang Datok bermarga Dalom. Ia adalah penjaga adat yang sangat fasih berbahasa Lampung halus.
Suatu sore, cucunya yang baru pulang dari sekolah kota duduk di sampingnya. Datok itu ingin menceritakan kisah leluhur dalam bahasa ibu.
"Cik Ghu, dinoa khagu cawa Lampung?" tanya Datok lembut.
Cucunya hanya tersenyum canggung. "Maaf, Nek. Saya lebih paham pakai bahasa Indonesia. Bahasa Lampungnya saya lupa."
Hati Datok itu hancur. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu, benang emas warisan leluhur sedang putus di tangannya.

Kisah Datok bermarga Dalom itu bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Itu adalah cermin retak yang sedang kita hadapi hari ini.
Transmisi bahasa daerah antargenerasi sedang sekarat. Pelajar kita semakin asing dengan lidah ibunya sendiri.
Bahasa Lampung kian jarang terdengar di ruang keluarga, di sekolah, apalagi di ruang publik. Kita sedang berjalan menuju jurang kepunahan.
Di sinilah kita harus menegur keras Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur kita.

Selama ini, upaya pelestarian adat dan bahasa hanya sebatas pidato berapi-api di atas panggung.
Pemerintah gemar sekali menggelar selebrasi. Mereka memakai siger, menabuh canang, dan tersenyum untuk kamera.
Tapi itu semua hanyalah topeng keberpihakan. Di balik keramaian festival, tidak ada perhatian nyata yang mengalir ke akar rumput.
Tidak ada strategi konkret untuk membuat bahasa Lampung hidup kembali di keluarga dan sekolah.
Dan ketika kami, para punyimbang dan masyarakat, mendesak program yang substansial, apa jawaban yang selalu keluar?
Alasan klise yang sudah basi: "Tidak ada dana."
Berhenti menggunakan kata-kata itu sebagai tameng! Itu adalah penghinaan terhadap kecerdasan masyarakat Lampung.
Jika sekalian mau membuka dokumen APBD, data anggaran berbicara dengan lantang. Ada pos khusus untuk kebudayaan.
Pertanyaannya bukan pada ketiadaan dana, melainkan pada ketidakberpihakan prioritas.
Data anggaran harus dibaca secara terbuka. Kita menuntut kejelasan soal besaran, sasaran, realisasi, dan dampak nyatanya.

Dalam tradisi lisan dan catatan Kuntara Raja Niti, dikenal sebuah pembayan yang berbunyi: "Cawa hanap dijak, piil hanap dijak".
Jika diterjemahkan, maknanya adalah: jika kata tidak dipegang, harga diri tidak dipegang.
Analisisnya sangat sederhana namun menohok. Bahasa adalah penjaga marwah. Ketika kita melepaskan bahasa ibu, kita sedang melepaskan pegangan pada harga diri kita sendiri.

Dalam falsafah Piil Pesenggiri, kita diajarkan tentang harga diri dan kehormatan.
Apa artinya harga diri jika kita membiarkan bahasa ibu kita mati di tanah kelahirannya sendiri?
Malu, sekalian. Sangat malu jika kita hanya bisa fasih berbahasa asing, tapi lidah kita kaku menyebut nama marga sendiri.
Kita juga mengenal Bejuluk Beadek, tradisi memberikan gelar kehormatan.
Gelar seperti Datok, Sutan, atau Radin disematkan melalui bahasa adat yang agung.
Tapi untuk apa gelar itu dipertahankan jika bahasa yang menjadi ruh dari gelar tersebut sudah tidak dipahami oleh pemiliknya?
Pemerintah harus mengamalkan Nengah Nyappur, yaitu keterbukaan.
Bukalah data APBD secara transparan. Tunjukkan kepada masyarakat Sai Bumi Ruwa Jurai, baik Pepadun maupun Saibatin, ke mana uang kebudayaan itu mengalir.
Terapkan pula Nemui Nyimah, keramahan dan saling memberi.
Berikanlah ruang, fasilitas, dan insentif yang layak bagi para guru bahasa dan komunitas adat di tiyuh-tiyuh.
Jangan beri remah-remah, lalu berharap budaya kita tumbuh subur.
Dan mari kita hidupkan Sakai Sambayan, semangat gotong-royong.
Gotong-royong antara pemerintah, sekolah, dan keluarga adalah satu-satunya jalan keluar untuk merawat bahasa ini.

Sebagai masyarakat yang menjunjung syariat Islam, kita harus sadar bahwa melestarikan bahasa adalah bagian dari iman.
Islam tidak pernah menghapus kearifan lokal selama tidak melanggar akidah dan syariat.
Justru, Allah SWT menciptakan suku dan bahasa untuk saling mengenal. Membiarkan bahasa Lampung punah berarti mengingkari nikmat kebhinekaan Sang Pencipta.
Adat kita, baik di wilayah Saibatin maupun Pepadun, sejalan dengan nilai-nilai luhur. Tidak ada upacara adat kita yang bertentangan dengan syariat.
Di sinilah Pancasila menemukan wujud nyatanya.
Sila Persatuan Indonesia menuntut kita merawat akar budaya agar pondasi bangsa ini tidak rapuh.
Sila Keadilan Sosial berarti memberikan hak yang sama bagi bahasa daerah untuk hidup, tumbuh, dan diajarkan dengan layak di ruang publik.

Maka, kepada adik-adik pelajar dan seluruh masyarakat Lampung.
Jangan tunggu bahasa Lampung hilang baru kita bertindak. Jangan sampai bahasa kita hanya menjadi arsip mati di museum.
Jadilah generasi yang kritis. Tuntut pemerintah untuk bekerja nyata, bukan sekadar bersembunyi di balik seragam hari Kamis.
Gunakan bahasa Lampung di rumah. Banggalah mengucapkannya di sekolah.
Karena ketika bahasa itu mati, separuh jiwa Lampung ikut terkubur bersamanya.
Sekian yang dapat saya sampaikan di beranda ini. Semoga kita semua masih diberi waktu untuk memperbaiki benang yang hampir putus.
Tabik pun.

Daftar Pustaka
1. Bahagianda, Mohammad Medani Dalom Putekha Jaya Makhga (2018). Falsafah Hidup Orang Lampung: Piil Pesenggiri dan Maknanya dalam Kehidupan Bermasyarakat. Bandar Lampung: Penerbit Adat Lampung.
2. Dinas Kebudayaan Provinsi Lampung. (2023). Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023: Pos Belanja Kebudayaan dan Pariwisata. Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Sulfikar, A. (2015). Sai Bumi Ruwa Jurai: Menelusuri Jejak Kebudayaan Lampung Pepadun dan Saibatin. Jakarta: Pustaka Budaya Nusantara.
4. Tim Penyusun. (2010). Kuntara Raja Niti: Hukum Adat dan Tata Krama Melayu-Lampung. Jakarta: Balai Pustaka.

*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.