Di Atas Mimbar Memuji Budaya, di Lapangan Membiarkannya Punah. Oleh: Mohammad Medani Bahagianda *)
SOSIAL DAN BUDAYA
•
22 Jul 2026 00:13
•
•
16 kali dibaca
nataragung.id – Bandar Lampung – Tabik pun, Tabik puun, para pembaca budiman yang saya muliakan. Izinkanlah saya, seorang Punyimbang adat yang telah menghabiskan sebagian besar usia menyaksikan pasang surut budaya kita, bercerita di beranda sederhana ini. Bukan sebagai guru yang menggurui, melainkan sebagai seorang tua yang prihatin, yang hatinya pilu melihat Piil Pesenggiri semakin hari semakin pudar, terkikis oleh zaman dan, yang lebih menyakitkan, oleh kelalaian mereka yang seharusnya menjadi pelindung utama.
Dari Beranda ke Mimbar, dari Mimbar ke Lapangan.
Saya masih ingat masa kecil dulu. Di setiap pekon (kampung adat), hiruk-pikuk upacara Begawi atau Cakak Pepadun bukanlah sekadar tontonan. Ia adalah nadi kehidupan, tempat anak-anak belajar menghormati Punyimbang, remaja belajar Nemui Nyimah dalam menyambut tamu, dan orang tua meneguhkan Nengah Nyappur dalam musyawarah. Malam hari, kami duduk melingkar mendengar seloko dan pepaccur yang sarat makna, petuah leluhur yang mengajarkan Sakai Sambayan tanpa pernah diucapkan secara gamblang.
Namun, kini, saya sering menyaksikan pemandangan yang berbeda. Di atas mimbar-mimbar megah, di hadapan kamera dan kerumunan, para pejabat berlomba-lomba memuji budaya Lampung. Mereka memakai pakaian adat dengan gagah, berpidato tentang pentingnya melestarikan Piil Pesenggiri, dan kadang kala dengan upacara adat yang meriah menganugerahkan gelar Bejuluk Beadek kepada para pejabat atau tokoh nasional yang berkunjung. Seolah-olah, dengan sekali putra-putri daerah mendapat gelar, seluruh permasalahan budaya Lampung telah usai. Sebuah tragedi modern di mana budaya kita hanya menjadi alat legitimasi dan panggung politik.
Bayangkanlah ironi yang saya saksikan sendiri. Seusai perhelatan akbar di sebuah lapangan, saat surat kabar dan media sosial penuh dengan pujian atas suksesnya acara adat, saya melangkah pulang dengan perasaan yang kusut. Di sudut lapangan, sampah berserakan; sisa-sisa upacara yang semestinya sakral kini menjadi beban lingkungan. Namun, yang lebih memilukan dari sekadar sampah adalah raut wajah para pemuda yang hadir. Dengan gawai di tangan, mereka asyik dengan dunianya sendiri, sementara tetua adat masih berusaha menjelaskan makna simbol-simbol yang baru dipasang. Mereka hadir karena diwajibkan, bukan karena panggilan jiwa.
Di atas mimbar, budaya dipuja dengan kata-kata indah. Di lapangan, kita, dengan sikap dan kebijakan kita, membiarkannya perlahan tergeletak dan punah. Ini bukan hanya tentang perubahan zaman, ini tentang prioritas. Di mana letak janji-janji untuk menyediakan dana abadi bagi pelestarian bahasa dan naskah kuno? Di mana tindakan nyata untuk melindungi tanah ulayat dari penggusuran? Di mana kemauan untuk mengintegrasikan falsafah Sakai Sambayan ke dalam kebijakan ekonomi dan kesejahteraan rakyat? Atau, semua hanya akan berakhir sebagai retorika?
Warisan yang Dibiarkan Lapuk, Memaknai Sejarah dan Kitab Kuno.
Mari sejenak kita merenung. Falsafah hidup Ulun Lampung, yang termaktub dalam Kitab Kuntara Raja Niti, bukanlah sekadar hiasan. Kitab ini adalah kompas moral yang mengatur tatanan masyarakat, dari hukum adat hingga etika kehidupan. Salah satu petuahnya berbunyi dalam bahasa aslinya:
"Sai bumi ruwa jurai wat piil pusanggikhi. Kham pegok gelar pusat, nemui nyimah muakhi, nengah nyappur mak ngungkung, sakai sambayan cawi."
Kutipan kuno ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah jiwa dari Piil Pesenggiri. Di dalamnya tersirat bahwa sebagai Sai Bumi Ruwa Jurai (satu tanah dengan dua sistem adat, Pepadun dan Saibatin), kita harus berpegang teguh pada harga diri. Kita harus menjaga martabat gelar, menjalin keramahan (Nemui Nyimah), pandai bergaul tanpa menyendiri (Nengah Nyappur), dan selalu mengutamakan gotong royong (Sakai Sambayan). Apakah nilai-nilai luhur ini hari ini tercermin dalam kebijakan? Ataukah kita hanya memujinya di atas mimbar?
Analisis saya sebagai seorang yang bergelut dengan adat, inti dari semua ini adalah keselarasan. Adat dan syarak bagai dua sisi mata uang. Upacara Begawi misalnya, bukanlah ajaran yang bertentangan dengan Islam. Doa dan harapan yang dipanjatkan di dalamnya adalah bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya, sebagaimana juga tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sakai Sambayan adalah wujud dari sila ke-4 dan ke-5; Nemui Nyimah dan Nengah Nyappur adalah roh dari sila ke-2 dan ke-3. Budaya Lampung adalah budaya Indonesia yang berketuhanan dan berkebhinekaan.
Selebrasi Tanpa Aksi, Mengkritik Kepemimpinan yang Abai.
Saya tidak hendak memanas-manasi, tetapi hati saya perih. Lihatlah beberapa tahun terakhir. Kita sibuk dengan perhelatan "Hari Kamis Beradat" di mana ASN dan pelajar diminta memakai busana adat. Sebuah kebijakan yang rapi di atas kertas, tetapi seringkali hanya menjadi seremonial belaka. Di sisi lain, di ruang-ruang publik, ketika tanah adat digusur dengan ganti rugi yang tidak manusiawi, di mana suara adat? Ketika buruh dan rakyat kecil berjuang untuk kehidupan yang layak, di mana Piil Pesenggiri dalam kebijakan upah dan kesejahteraan? Bukankah itu adalah kegagalan dalam menegakkan nilai Sakai Sambayan?
Alasan "tidak ada dana" yang kerap dilontarkan adalah sebuah klise yang memuakkan. Dana selalu ada untuk baliho, untuk seremonial peresmian, untuk biaya perjalanan dinas. Namun, untuk melestarikan bahasa Lampung yang mulai kehilangan penutur, untuk merawat naskah-naskah kuno yang lapuk dimakan usia, untuk memberdayakan para pengrajin dan seniman budaya, katanya tidak ada. Sungguh sebuah paradoks yang menyakitkan. Kita membiarkan marwah adat kita sendiri terinjak-injak oleh tumpukan proyek dan kepentingan sesaat.
Para pemuda dan masyarakat umum yang saya banggakan, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Jangan hanya percaya pada pidato-pidato indah para pemimpin di atas mimbar. Tuntutlah aksi nyata. Minta mereka menurunkan janji ke dalam kebijakan yang membumi. Mintalah mereka untuk tidak menjadikan adat sebagai alat politik atau sekadar potret di media. Adat kita adalah identitas, adalah marwah. Bukan pajangan untuk kepentingan jangka pendek.
Kembali ke Akar: Menyelamatkan Marwah dari Tepi Kepunahan.
Kini, kita semua berada di persimpangan jalan. Masa depan budaya Lampung ada di tangan kita. Bukan di tangan para birokrat di kantor provinsi yang sibuk dengan agendanya sendiri. Pelestarian sejati dimulai dari langkah kecil: dari rumah. Ajari anak-anak kita bahasa Lampung. Hidupkan kembali tradisi gotong royong di lingkungan kita. Jadikan falsafah Piil Pesenggiri sebagai panduan hidup, bukan sekadar hafalan.
Saya mengajak seluruh elemen, mulai dari pelajar, tokoh masyarakat, hingga para pemangku adat, untuk bersama-sama mengawal setiap kebijakan yang berbau "pelestarian budaya". Jangan biarkan mereka hanya berhenti pada "Pekon Beradat" atau "Hari Kamis Beradat" yang isinya kosong. Tuntut transparansi anggaran budaya, desak adanya program perlindungan bahasa dan naskah kuno, serta dukung setiap inisiatif masyarakat yang benar-benar menghidupkan adat.
Kritik ini saya sampaikan bukan karena benci, tetapi karena cinta. Karena saya tidak ingin melihat generasi mendatang bertanya-tanya, "Dulu, nenek moyang kami memiliki falsafah yang begitu luhur, mengapa sekarang semuanya hanya tinggal cerita?" Marilah kita turun dari mimbar kebanggaan semu.
Turun ke lapangan kehidupan. Jadikan setiap interaksi, setiap kebijakan, dan setiap langkah kita sebagai wujud nyata dari Sakai Sambayan dan Piil Pesenggiri. Karena budaya yang tidak dirawat, pada akhirnya akan mati. Dan kita semua, baik yang memuji di atas mimbar maupun yang diam di lapangan, akan menjadi saksi bisu kepunahannya. Tabik pun.
*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Tinggalkan Komentar