Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

SOSIAL DAN BUDAYA • 18 Nov 2026 05:23 • Redaksi NATARAGUNG.ID • 34 kali dibaca
Diplomasi Indonesia, Menggerakkan Stabilitas Dunia. Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung

nataragung.id - Bandar Lampung - KEHADIRAN Indonesia dalam rangkaian KTT ASEAN ke-49 di Manila dan KTT APEC ke-33 di Shenzhen menjadi peluang penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi, politik, dan hukum internasional. Di tengah dinamika geopolitik dunia, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton, tetapi harus mampu mengambil peran sebagai penggerak stabilitas dan kerja sama kawasan.

Agenda pemerintah yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi, perluasan perdagangan inklusif, serta integrasi ekonomi digital merupakan langkah strategis menghadapi tantangan global. Sebab, stabilitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari stabilitas politik, kepastian hukum, dan keamanan kawasan.

Dalam forum APEC, Indonesia perlu memperjuangkan perdagangan yang terbuka dan adil, memperkuat rantai pasok, serta memperluas akses pasar internasional. Sementara di ASEAN, kerja sama ketahanan energi, pangan, dan transformasi digital harus diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi negara-negara kawasan.

Penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) juga menjadi peluang penting bagi Indonesia. Namun, transformasi ekonomi digital harus memberikan manfaat nyata, khususnya bagi UMKM dan masyarakat luas. Perlindungan data pribadi, keamanan siber, pemerataan infrastruktur, serta kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

Persoalannya, diplomasi tidak boleh berhenti pada pidato dan penandatanganan kesepakatan. Pemerintah harus mampu menerjemahkan hasil pertemuan internasional menjadi kebijakan konkret yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya saing, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Target pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen membutuhkan kerja nyata, tata kelola pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, serta pemerataan pembangunan. Jangan sampai keberhasilan diplomasi hanya terlihat di panggung internasional, tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat di daerah.

Karena itu, dukungan seluruh elemen bangsa sangat diperlukan. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, pers, dan masyarakat sipil harus bersinergi menjaga kepentingan nasional. Dukungan tersebut tentu tetap harus disertai sikap kritis dan pengawasan masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.

Kehormatan dan kewibawaan Indonesia di mata dunia bukan hanya diukur dari kehadirannya dalam forum internasional, melainkan dari kemampuannya memperjuangkan perdamaian, menjaga kedaulatan, menegakkan hukum, dan mewujudkan kesejahteraan secara merata.

Indonesia harus hadir sebagai penggerak stabilitas dunia. Sebab, diplomasi yang berhasil bukan hanya membuat Indonesia diperhitungkan di tingkat internasional, tetapi juga memastikan rakyat memperoleh manfaat nyata dari setiap perjuangan negara. (*)

Bandar Lampung, 18 November 2026

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!

Tinggalkan Komentar

6 + 6 = ?
Berita Terkait