Buku Seri: Tiga Generasi Melawan Tanam Paksa. Seri – 1: Tanah Ulayat, Lada, dan Harga Diri. Oleh: Mohammad Medani Bahagianda *)
nataragung.id – Bandar Lampung – Tabik pun.
Duduklah sebentar di beranda ini. Angin dari kaki Rajabasa membawa bau tanah basah dan daun lada yang baru dipetik. Di sinilah dulu para punyimbang bermusyawarah, di bawah pohon yang sama, dengan tikar yang sama. Dan di sinilah juga cerita ini pernah dituturkan pertama kali, bukan sebagai pelajaran sejarah, melainkan sebagai pengingat: ada tanah yang tidak boleh diserahkan, ada harga diri yang tidak boleh dibeli.
Malam itu, kata orang tua-tua, hujan baru saja reda. Lampu minyak kelapa berkedip-kedip di beranda rumah punyimbang. Beberapa orang duduk bersila. Yang muda menyimak, yang tua bicara pelan. Tidak ada yang meninggikan suara. Tapi dari cara mereka mengepalkan tangan, dari cara mereka menatap tanah di depan rumah, semua tahu: ini bukan pertemuan biasa. Ini permulaan dari sesuatu yang panjang.
Anakku, dengarlah. Di Lampung, tanah itu bukan barang dagangan. Tanah adalah amanah yang turun dari leluhur, dijaga oleh marga, dan diwariskan kepada cucu. Orang tua kita dulu tidak mengenal kata “menjual tanah” untuk kampung sendiri. Yang ada hanyalah marga, persekutuan keluarga besar yang memegang tanah ulayat dari generasi ke generasi.
Di setiap marga, ada yang dituakan. Kita menyebutnya punyimbang. Ia bukan raja, bukan tuan tanah. Ia hanya penjaga. Ia memastikan setiap keluarga mendapat bagian untuk berkebun, dan memastikan tidak ada orang asing yang datang mengklaim apa yang bukan haknya.
Kalau ada yang hendak membuka kebun baru, ia datang ke punyimbang. Bukan untuk membeli, tapi untuk meminta izin. Lalu musyawarah digelar. Semua bicara. Yang tua memberi nasihat, yang muda mendengar. Keputusan diambil bersama. Tidak ada satu orang pun yang boleh menyerahkan tanah marga tanpa restu seluruh warga.
Sebab itu, ketika nanti Belanda datang membawa kertas kontrak, orang Lampung bukan hanya merasa tanahnya dirampas. Mereka merasa amanah leluhur sedang diinjak-injak. Dan itu, anakku, adalah permulaan dari segala permulaan.
Di kebun-kebun itu tumbuh lada. Bukan untuk tuan di negeri jauh, melainkan untuk keluarga sendiri. Lada adalah nafas kampung. Dari lada, orang bisa menyekolahkan anak, membangun rumah, dan menyambut tamu dengan nemui nyimah, ramah dan suka memberi.
Pagi-pagi benar, ibu-ibu sudah ke kebun. Anak-anak ikut membantu memetik. Yang tua menjaga api di dapur, menyiapkan kopi untuk yang pulang. Di sore hari, lada dijemur di halaman. Bau khasnya memenuhi kampung. Bagi orang Lampung, bau itu bukan sekadar bau dagang. Itu bau kehidupan.
Ada jenang, orang yang dipercaya mengatur tata niaga lada. Ia memastikan harga adil, timbangan jujur, dan hasil kebun tidak jatuh ke tangan yang salah.
Jenang bukan pedagang biasa. Ia adalah penjaga kepercayaan marga. Kalau ada pedagang dari luar yang hendak membeli, jenang yang bicara. Kalau ada yang mencoba curang, jenang yang menegur.
Maka bayangkan perasaan mereka ketika kompeni datang dan berkata: serahkan lada ini sebagai pajak. Bukan membeli. Bukan menukar. Menyerahkan. Bagi orang yang hidup dari kebun, itu bukan sekadar kehilangan penghasilan. Itu seperti mengambil nasi dari mulut anak sendiri.
Tahun 1816, kapal-kapal asing mulai berlabuh di Teluk Betung. Awalnya mereka datang sebagai pedagang. Tapi lambat laun, surat-surat dan cap-cap mulai mengubah wajah Lampung. Asisten residen diangkat. Kontrak dibuat. Dan rakyat, yang tidak pernah dimintai pendapat, tiba-tiba terikat pada perjanjian yang tidak mereka pahami.
Orang-orang di kampung hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut. Kata mereka, orang Belanda itu tinggi-tinggi, berpakaian aneh, dan selalu membawa kertas. Kertas itu katanya berisi janji. Tapi janji apa, tidak ada yang tahu pasti.
Pajak mulai diberlakukan. Kebun-kebun yang dulu menghidupi keluarga kini harus menanggung beban tambahan. Dan beban itu tidak ringan. Bagi yang sudah berkeluarga, seribu batang lada harus diserahkan. Bagi yang lajang, lima ratus batang. Angka-angka itu bukan sekadar catatan administrasi. Itu adalah ukuran penderitaan.
Bayangkan seorang bapak yang punya tiga anak. Ia bangun sebelum subuh, pulang setelah maghrib. Keringatnya mengalir di kebun. Tapi ketika panen tiba, sebagian besar harus diserahkan. Untuk apa? Untuk tuan yang tidak pernah ia lihat wajahnya.
Di sinilah jenang berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, ia harus menjaga adat. Di sisi lain, kompeni menuntut kepatuhan. Ada yang mencoba bertahan dengan cara halus. Ada yang terpaksa menyerahkan sebagian hasil kebun sambil menahan amarah. Tapi ada batas yang tidak bisa dilampaui.
Seorang jenang tua pernah berkata kepada saya, begini katanya: “Kalau hanya lada yang diminta, mungkin kami masih bisa bersabar. Tapi ketika tanah mulai diambil, ketika kuburan leluhur hendak digusur, ketika anak-anak kami harus tunduk kepada hukum asing, di mana lagi kami harus berdiri?”
Ketika tuntutan semakin berat, ketika tanah mulai diambil dan lada dirampas, para punyimbang berkumpul. Mereka tidak lagi bicara soal dagang. Mereka bicara soal martabat.
Piil berarti tingkah laku. Pesenggiri berarti harga diri. Bersama-sama, Piil Pesenggiri adalah falsafah hidup orang Lampung: bahwa manusia harus menjaga tingkah lakunya agar tidak jatuh martabatnya. Tapi ingat, anakku, ini bukan gengsi. Bukan sombong. Ini soal prinsip.
Orang yang punya Piil Pesenggiri tidak akan menunduk di hadapan kezaliman. Ia boleh miskin harta, tapi tidak miskin keberanian. Ia boleh kalah dalam pertempuran, tapi tidak boleh menyerahkan prinsip hanya karena takut.
Falsafah ini sejalan dengan ajaran Islam. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُوۡنُوۡا قَوَّا امِيۡنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالۡقِسۡطِ ۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ عَلٰٓى اَ لَّا تَعۡدِلُوۡا ؕ اِعۡدِلُوۡا هُوَ اَقۡرَبُ لِلتَّقۡوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ
Yaaa aiyuhal laziina aamaanuu kuunuu qawwaa miina lillaahi shuhadaaa'a bilqist, wa laa yajrimannakum shana aanu qawmin 'alaaa allaa ta'diluu; i'diluu; huwa aqrabu littaqwaa wattaqul laah; innal laaha khabiirum bimaa ta'maluun
"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma’idah: 8).
Ayat ini mengingatkan bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan terhadap mereka yang kita benci. Tapi juga, ketika kezaliman merajalela, berdiam diri bukanlah pilihan yang mulia.
Ada juga falsafah lain yang hidup di tengah masyarakat Lampung: Juluk-Adok, gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang karena budi pekertinya. Gelar ini bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dipertanggungjawabkan. Orang yang bergelar adat harus menjaga perilakunya, karena gelar itu melekat pada nama baik keluarga dan marga.
Ketika Belanda menuntut penyerahan tanpa bicara, para punyimbang menjawab dengan satu suara: tidak. Musyawarah marga memutuskan bahwa perlawanan adalah jalan yang harus ditempuh. Bukan karena mereka suka berperang. Tapi karena tidak ada jalan lain untuk menjaga amanah.
Para sesepuh berdoa. Restu diminta. Dan dengan sakai sambayan, gotong royong, rakyat bersiap. Ada yang mengasah kelewang. Ada yang menyimpan beras di lumbung-lumbung tersembunyi. Ada yang mengirim kabar ke kampung-kampung lain. Semua bergerak, tanpa perlu dikomando.
Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka ia syahid. Barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
Para pejuang Lampung itu tidak hanya membela tanah. Mereka membela keluarga, membela kehormatan, dan membela hak untuk hidup sebagai manusia merdeka.
Saya pernah mendengar cerita dari seorang tetua di Kampung Negeri Olok Pandan. Katanya, sebelum berangkat berperang, para pejuang itu mandi di sungai, memakai pakaian bersih, dan meminta doa restu kepada ibu mereka. Tidak ada yang menangis. Tidak ada yang ragu. Mereka percaya bahwa mati di jalan membela kebenaran adalah kemuliaan.
Musyawarah itu berlangsung di bawah pohon besar di tengah kampung. Konon, pohon itu masih ada sampai sekarang, walau sudah tua dan beberapa dahannya patah. Di bawah naungannya, para punyimbang dari berbagai marga berkumpul. Mereka tidak membawa senjata. Mereka membawa hati yang berat dan tekad yang bulat.
Seorang punyimbang tua berdiri. Ia tidak bicara panjang. Katanya hanya satu hal: “Tanah ini bukan milik kita. Ini titipan leluhur. Kalau kita serahkan kepada orang asing, kita bukan hanya mengkhianati mereka yang sudah mati. Kita juga mengkhianati mereka yang belum lahir.”
Semua diam. Lalu satu per satu mulai bicara. Ada yang mengusulkan perlawanan terbuka. Ada yang mengusulkan diplomasi. Ada yang mengusulkan bergerilya. Semua pendapat didengar. Tidak ada yang dipotong. Tidak ada yang diremehkan.
Akhirnya, keputusan diambil: melawan. Bukan karena benci kepada orang asing, tapi karena cinta kepada tanah sendiri. Bukan karena ingin berperang, tapi karena tidak ada pilihan lain.
Setelah musyawarah, para sesepuh berkumpul lagi. Kali ini bukan untuk bicara soal taktik, tapi untuk berdoa. Mereka membaca doa-doa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemenangan, atau syahid, jika memang itu yang terbaik.
Ada yang membaca ayat-ayat Al-Qur’an. Ada yang bershalawat. Ada yang hanya diam, menunduk, menahan air mata. Semua tahu apa yang akan terjadi. Semua tahu bahwa jalan yang dipilih bukan jalan yang mudah.
Tapi mereka juga tahu satu hal: lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Dan itulah arti Piil Pesenggiri yang sesungguhnya.
Ketika berita perlawanan menyebar, kampung-kampung lain ikut bangkit. Ada yang mengirim bantuan makanan. Ada yang mengirim tenaga. Ada yang mengirim doa. Solidaritas itu bukan karena perintah, tapi karena kesadaran bahwa mereka semua berada di perahu yang sama.
Dalam falsafah Lampung, ada yang disebut nengah nyappur, keterbukaan dan kemampuan bersosialisasi. Orang Lampung tidak hidup sendiri. Mereka hidup dalam jaringan marga, dalam persekutuan adat, dalam ikatan darah dan tanah. Ketika satu kampung diserang, yang lain merasa ikut diserang.
Api perlawanan menyala dari hati ke hati. Dari beranda ke beranda. Dari kampung ke kampung. Dan api itu tidak mudah padam.
Dalam banyak cerita yang saya dengar, perempuan memegang peran penting dalam perjuangan ini. Mereka bukan hanya menunggu di rumah. Mereka menjaga lumbung, mengatur logistik, dan menyampaikan pesan dari kampung ke kampung.
Ada juga anak-anak yang ikut membantu. Mereka membawa air ke medan perang, atau menyembunyikan senjata di hutan. Bagi mereka, perjuangan ini bukan hanya urusan orang tua. Ini urusan semua orang yang merasa memiliki tanah Lampung.
Sampai hari ini, banyak orang Lampung yang masih percaya bahwa tanah adalah titipan. Bukan hanya dari leluhur, tapi juga dari Allah. Karena itu, tanah harus dijaga dengan baik. Tidak boleh ditelantarkan. Tidak boleh diserahkan begitu saja kepada orang asing. Tidak boleh dijual untuk kepentingan sesaat.
Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad ﷺ bersabda: “Barangsiapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya untuk ditanami. Jika ia tidak melakukan itu, hendaklah ia menahan tanahnya.” (HR. Muslim).
Hadis ini mengajarkan bahwa tanah harus produktif dan bermanfaat. Tidak boleh dibiarkan terbengkalai, apalagi diserahkan kepada yang tidak berhak.
Perjuangan melawan tanam paksa bukan hanya tentang menolak pajak. Ini tentang menegakkan keadilan. Dalam Pancasila, keadilan sosial adalah salah satu sila. Dalam Islam, keadilan adalah perintah Allah.
Ketika Belanda menuntut penyerahan lada secara paksa, mereka bukan hanya melanggar hak rakyat. Mereka melanggar prinsip keadilan. Dan orang Lampung, dengan Piil Pesenggiri-nya, tidak bisa diam melihat ketidakadilan.
Anakku, cerita ini bukan untuk dikenang sebagai dongeng. Ini adalah warisan. Setiap kali engkau melihat kebun lada, ingatlah ada keringat dan darah yang mengalir di tanah itu. Setiap kali engkau mendengar kata Piil Pesenggiri, ingatlah ada orang-orang yang lebih memilih mati daripada menyerahkan harga diri.
Cerita ini harus terus dituturkan. Dari beranda ke beranda. Dari generasi ke generasi. Karena cerita adalah cara kita menjaga ingatan. Dan ingatan adalah cara kita menjaga jati diri.
Dulu, Piil Pesenggiri dibela dengan kelewang dan darah. Sekarang, kita membelanya dengan cara yang berbeda. Dengan belajar sungguh-sungguh. Dengan bekerja jujur. Dengan menjaga nama baik keluarga dan marga. Dengan tidak menyerahkan tanah kepada yang tidak berhak.
Kita tidak perlu berperang seperti Raden Intan. Tapi kita perlu menjaga semangat yang sama: semangat untuk tidak tunduk kepada kezaliman, semangat untuk membela yang benar, dan semangat untuk menjaga amanah leluhur.
Tabik pun.
Cerita ini berakhir di sini. Tapi perjalanan masih panjang. Raden Intan I, Raden Imba II, dan Raden Intan II akan datang kemudian. Mereka akan membawa cerita yang lebih besar, pertempuran yang lebih sengit, dan pengorbanan yang lebih berat.
Tapi akarnya sudah kita tanam di sini. Di tanah ulayat yang tidak boleh dijual. Di kebun lada yang menghidupi. Di Piil Pesenggiri yang menolak tunduk. Dan di doa para sesepuh yang tidak pernah putus.
Ingatlah pesan ini baik-baik. Karena tanah boleh berubah wajah, zaman boleh berganti, tapi harga diri tidak pernah boleh dibeli.
Sai Bumi Ruwa Jurai. Lampung tanah sang pejuang. Mari kita jaga warisan ini dengan sebaik-baiknya. (*)
Daftar Pustaka
1. Bahagianda, Mohammad Medani (Dalom Putekha Jaya Makhga). Piil Pesenggiri: Falsafah Hidup Orang Lampung. Natar Agung.
2. Bahagianda, Mohammad Medani (Dalom Putekha Jaya Makhga). Tata Krama dan Unggah-Ungguh Masyarakat Lampung. Natar Agung.
3. Dalom Putekha Jaya Makhga. Sejarah dan Asal-Usul Marga di Lampung. Natar Agung.
4. Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya.
5. Tim Penyusun. Sejarah Daerah Lampung. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
*) Penulis Adalah Saibatin dari Kebandakhan Makhga Way Lima. Gelar Dalom Putekha Jaya Makhga, asal Sukamarga Gedungtataan, Pesawaran. Tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan komentar!
Tinggalkan Komentar